Militer Myanmar mengklaim pada Rabu (20/5) telah merebut kembali sebuah kota di perbatasan Thailand, memperluas pos lintas perdagangan perbatasan yang mereka klaim kendalikan dalam perang saudara yang berkepanjangan.
Kota perbatasan selatan Myanmar, Mawtaung, merupakan pos perdagangan yang relatif kecil, yang memutar $26,7 juta barang pada tahun anggaran 2023-24, menurut statistik resmi Myanmar.
Namun, penangkapan kota ini akan menjadi dorongan lain bagi militer, menambah rangkaian kemenangan baru-baru ini melawan pasukan etnis minoritas dan gerilyawan pro-demokrasi yang telah mereka perang sejak melakukan kudeta pada 2021.
Media negara Myanmar mengatakan militer kehilangan kendali atas Mawtaung di wilayah Tanintharyi pada November, tetapi merebutnya kembali pada Selasa setelah operasi balasan selama dua minggu.
Pertempuran itu melibatkan lebih dari 200 "benturan besar dan kecil", menewaskan sedikitnya 24 pejuang oposisi, menurut surat kabar The Global New Light of Myanmar.
Beberapa anggota militer "juga dengan gagah berani mengorbankan nyawa mereka", kata surat kabar itu, tanpa merinci jumlah korban jiwa.
"Aliran perdagangan lintas batas dan kegiatan transportasi antara kedua negara melalui rute Tanintharyi-Mawtaung akan dapat dilanjutkan," tambah surat kabar itu.
Perang saudara telah melanda Myanmar sejak kudeta militer lima tahun lalu yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, mengakhiri percobaan demokrasi selama satu dekade.
Akhir 2023, ofensif gabungan pemberontak menempatkan militer dalam posisi tersudut, tetapi setelah kampanye itu terhenti, belakangan angkatan bersenjata kembali mengambil inisiatif.
Bulan ini militer mengklaim merebut kembali jalan raya penting di utara yang menuju perbatasan China, dan bulan lalu menggelar upacara merayakan perebutan kembali jalan menuju jalur perdagangan tersibuk dengan Thailand.
Dua pasukan etnis minoritas yang menjadi kunci dalam ofensif 2023 telah menandatangani gencatan senjata yang dimediasi oleh Beijing, meninggalkan partisan pro-demokrasi yang kurang terlatih dan kurang dilengkapi terekspos di medan perang.
Ada juga tanda-tanda bahwa gerakan pro-demokrasi berisiko tersisih secara politik.
Setelah lima tahun pemerintahan militer, junta mengawasi pemilihan yang sangat dibatasi yang mengecualikan partai Suu Kyi yang ditahan dan menghasilkan kemenangan mudah pada Januari bagi sekutu-sekutunya dalam politik sipil.
Anggota parlemen memilih pemimpin kudeta Min Aung Hlaing untuk menjabat sebagai presiden sipil — bukti, menurut pemantau demokrasi, bahwa pemilihan itu merupakan sandiwara yang dimaksudkan untuk membersihkan citra atas kelanjutan kekuasaannya.
Meskipun ada kritik terhadap pemilihan itu, terdapat tanda-tanda beberapa negara di kawasan kini bersedia meningkatkan keterlibatan diplomatik, memberikan pengakuan de facto kepada pemerintahan baru.
