Washington, DC - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) membentuk dana senilai US$1,776 miliar untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mengklaim menjadi korban penyelidikan dan penuntutan bermotif politik oleh pemerintah federal.

Inisiatif ini berawal dari kesepakatan penyelesaian yang berkaitan dengan gugatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Internal Revenue Service (IRS) terkait kebocoran data pajak pada 2019.

DOJ menyatakan tidak ada “syarat partisan” dalam pengajuan klaim untuk memperoleh kompensasi dari dana tersebut.

Dana yang disebut Anti-Weaponisation Fund itu akan berlaku hingga 15 Desember 2028. Setelah itu, sisa anggaran dari total US$1,776 miliar akan dikembalikan ke kas pemerintah federal.

Latar pembentukan dana

Dana tersebut dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan ketika Trump dan keluarganya mencabut gugatan senilai US$10 miliar terhadap IRS. Gugatan itu sebelumnya menuduh IRS gagal melindungi informasi pajak keluarga Trump dari kebocoran tidak sah.

Sebagai bagian dari kesepakatan, DOJ menggunakan dana dari Judgment Fund, yakni dana pemerintah yang memang dialokasikan untuk membayar putusan hukum dan penyelesaian perkara yang melibatkan pemerintah federal AS.

Dalam skema ini, keluarga Trump tidak menerima pembayaran langsung, tetapi memperoleh permintaan maaf resmi serta perlindungan dari sejumlah audit pajak sebelumnya.

Dana tersebut juga mencakup klaim yang disebut pemerintah sebagai dampak dari praktik “lawfare” atau penggunaan hukum untuk kepentingan politik oleh pemerintahan sebelumnya.

“Ini untuk mengganti orang-orang yang diperlakukan sangat buruk… mereka dipenjara secara tidak adil, membayar biaya hukum, bangkrut, dan hidup mereka hancur,” kata Trump.

Wakil Presiden AS JD Vance menambahkan bahwa pemerintah akan menilai setiap klaim secara kasus per kasus untuk menentukan kompensasi.

Cara kerja dana

Hampir US$1,8 miliar dialokasikan dari Judgment Fund, dengan besaran pembayaran ditentukan melalui proses peninjauan terhadap klaim yang dinilai valid.

Dana ini terbuka bagi siapa saja yang mengaku mengalami kerugian akibat “weaponisation” pemerintah, termasuk dugaan sensor, penyelidikan tidak tepat, atau penuntutan yang dianggap bias.

DOJ menyebut sejumlah contoh, seperti orang tua yang memprotes di rapat dewan sekolah, individu yang terdampak pembatasan kebebasan berpendapat di internet, hingga pihak yang menjadi target lembaga federal.

Paul Figley, pakar hukum sekaligus mantan staf DOJ, menyebut mekanisme dana semacam ini bukan hal baru. Ia menyoroti penggunaan Judgment Fund pada era pemerintahan Barack Obama dalam kasus class action terkait diskriminasi program pinjaman pertanian Departemen Pertanian AS.

Dana ini dikelola melalui mekanisme yang ditetapkan Jaksa Agung, dengan laporan distribusi setiap tiga bulan. Donald Trump, keluarganya, serta bisnisnya tidak termasuk pihak yang dapat menerima pembayaran.

Dana tersebut bertujuan memberikan kompensasi finansial kepada para pihak yang mengajukan klaim.

Penolakan dari Partai Republik (GOP pushback)

Sejumlah anggota Partai Republik menyampaikan keberatan, meski kebijakan ini sejalan dengan kritik lama mereka terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Kritikus menilai penggunaan US$1,8 miliar dari uang pajak tanpa persetujuan langsung Kongres berpotensi menambah utang nasional di tengah tekanan ekonomi masyarakat.

Sebagian anggota GOP khawatir soal kurangnya transparansi, potensi penyalahgunaan, serta risiko preseden baru berupa dana kompensasi besar di luar mekanisme peradilan.

Tokoh GOP seperti Senator Bill Cassidy dan anggota DPR Brian Fitzpatrick mendorong keterlibatan Kongres yang lebih besar, bahkan mempertimbangkan langkah legislatif untuk membatasi atau menghentikan program tersebut.

Ketegangan internal ini disebut telah menunda sejumlah pemungutan suara Senat terkait agenda pemerintahan lainnya.

Kritikus dari Partai Demokrat dan lembaga pengawas pemerintah menilai program ini berpotensi menguntungkan kelompok politik tertentu serta menimbulkan pertanyaan konstitusional terkait penggunaan dana publik.

Gugatan hukum juga telah muncul, termasuk dari petugas Kepolisian Capitol yang terluka dalam peristiwa 6 Januari 2021.

Mantan petugas Harry Dunn dan petugas Kepolisian Metropolitan DC Daniel Hodges mengajukan gugatan federal pada 20–21 Mei 2026 di Pengadilan Distrik Washington DC, untuk membatalkan atau menghentikan dana tersebut.

Namun, pendukung kebijakan ini di pemerintahan dan sebagian Partai Republik menilai dana tersebut sebagai koreksi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga federal sebelumnya.

Apa yang menanti kedepannya

Implementasi dana ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik seiring kejelasan mekanisme klaim dan kriteria penerima manfaat yang masih berkembang.

Pembentukan dana ini menegaskan adanya perpecahan politik yang tajam di AS terkait akuntabilitas pemerintah, penggunaan dana federal, serta batas antara keadilan masa lalu dan perlindungan institusi negara.

“Ini tentang mencari akuntabilitas bagi semua warga yang menjadi korban lawfare dan weaponisation,” demikian pernyataan dalam dokumen DOJ.

Perdebatan hukum juga mulai mengemuka terkait siapa yang berwenang membentuk dan mendanai program semacam ini.

“Yang berwenang adalah Kongres, bukan eksekutif. Cabang eksekutif tidak seharusnya memiliki sumber dana sendiri,” kata Figley.