Pemerintah Indonesia dan India sepakat menjajaki penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis, mulai dari industri semikonduktor, pusat data (data center), hingga transformasi digital manufaktur.
Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza dan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan India Jitin Prasada di Jaipur, India.
Pertemuan tersebut berlangsung di sela rangkaian agenda 10th BRICS Industry Ministers' Meeting.
"Kami berharap pertemuan ini dapat semakin mempererat hubungan kedua negara sekaligus membuka peluang kolaborasi industri yang lebih konkret, implementatif, dan saling menguntungkan," ujar Faisol dalam keterangannya yang dirilis ANTARA, Rabu (26/8).
Pertemuan tingkat menteri ini menjadi kelanjutan diplomasi tingkat tinggi kedua negara setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada awal 2025, serta kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia pada Juli 2026.
Sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kemitraan teknologi bernilai tambah tinggi.
Indonesia secara khusus mengajak India berkolaborasi di sektor semikonduktor yang memegang peran krusial sebagai penopang industri otomotif, elektronika, telekomunikasi, hingga energi hijau.
Selain itu, kedua pihak juga mendorong integrasi teknologi modern melalui otomatisasi pabrik, kecerdasan buatan (artificial intelligence), smart manufacturing, serta penguatan infrastruktur pusat data.
Perluasan Pasar dan Perdagangan
Di sisi perdagangan, total nilai transaksi kedua negara pada 2025 mencapai 23,16 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 18,32 miliar dolar AS dan impor 4,84 miliar dolar AS.
Meski neraca perdagangan surplus, ekspor produk olahan nonmigas Indonesia ke India tercatat melambat. Isu ini dimanfaatkan Jakarta untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk manufaktur nasional.
Pemerintah India menyambut positif usulan kerja sama tersebut, khususnya di bidang industri hijau dan agro.
Pada saat yang sama, New Delhi turut menyampaikan catatan terkait pembatasan kuota impor sejumlah produknya ke Indonesia, yang akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian terkait di Jakarta.
