Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen setelah Rapat Dewan Gubernur pada 18–19 Agustus 2026. Suku bunga Deposit Facility tetap 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen.
Pelaksana Tugas Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi akibat perang di Timur Tengah. BI juga tetap menargetkan inflasi 2,5 persen plus-minus 1 persen pada 2026 dan 2027.
Untuk memperkuat rupiah, BI akan meningkatkan intervensi valuta asing melalui NDF, spot, dan DNDF. BI juga memperluas insentif lindung nilai dengan potongan premi 12,5 persen untuk pinjaman luar negeri bank dan investasi asing langsung. Kebijakan ini berlaku mulai pekan kedua September.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, sementara inflasi Indonesia pada Juli tercatat 2,88 persen secara tahunan, turun dari 3,34 persen pada Juni. Inflasi inti berada di 2,76 persen, sementara inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 3,58 persen setelah penyesuaian harga Pertamax. Inflasi pangan bergejolak turun menjadi 2,52 persen.
Rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS pada 18 Agustus, menguat 0,78 persen dibandingkan akhir Juli. Namun, secara tahunan rupiah masih melemah sekitar 7 persen terhadap dolar AS.
Ketahanan eksternal Indonesia juga masih terjaga. Neraca perdagangan Januari–Juni mencatat surplus $3,58 miliar, sedangkan cadangan devisa pada akhir Juli mencapai $145,3 miliar. Angka tersebut setara pembiayaan sekitar 5,5 bulan impor.
BI juga mencatat likuiditas perekonomian tetap kuat. Uang primer tumbuh 18,3 persen pada Juli secara tahunan, sementara uang beredar luas atau M2 meningkat 8,7 persen pada Juni.
BI menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, termasuk insentif likuiditas bagi sektor prioritas mulai September, kebijakan pembiayaan inklusif pada Oktober, serta perluasan MDR QRIS 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000 mulai 1 Oktober.
Bank Indonesia menegaskan akan terus menggabungkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
