Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, telah melakukan pembicaraan via telepon untuk mengoordinasikan jalur navigasi di Selat Hormuz serta membahas perkembangan situasi regional yang lebih luas.
Dalam percakapan pada hari Kamis tersebut, kedua belah pihak meninjau kembali pengaturan transit maritim di jalur perairan strategis tersebut, termasuk langkah-langkah sementara yang direncanakan berlaku selama 60 hari.
Mereka juga menekankan pentingnya kelanjutan kerja sama teknis di tingkat ahli guna memfasilitasi navigasi sekaligus mengantisipasi potensi kendala yang mungkin muncul selama masa transisi tersebut.
Selain itu, kedua menteri menyambut baik hasil kunjungan delegasi Iran ke Muscat baru-baru ini, dan berkomitmen untuk terus menjaga kerja sama diplomatik demi kepentingan bersama melalui saluran bilateral.
Sebelumnya, Albusaidi menyampaikan bahwa pengaturan di masa mendatang terkait Selat Hormuz tidak akan memungut biaya transit apa pun. Hal ini sekaligus menegaskan kembali komitmen Muscat untuk menjamin pelayaran yang bebas dan aman di salah satu rute maritim dan energi paling krusial di dunia tersebut.
Saat berbicara dalam pertemuan menteri bersama antara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Amerika Serikat di Bahrain, Albusaidi mengatakan bahwa Oman, sebagai negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, memikul tanggung jawab khusus dalam mendukung upaya internasional untuk mengamankan navigasi maritim sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Pertemuan GCC-AS di Manama ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan regional pascaserangan AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Serangan tersebut sempat memicu aksi balasan dari Iran terhadap Israel dan sejumlah negara kawasan yang menampung aset militer AS.
Iran dan AS kemudian berhasil mencapai kesepakatan 14 poin yang dimediasi oleh Pakistan. Kesepakatan ini resmi berlaku pada 18 June setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.
Perjanjian tersebut mencakup poin-poin penting mengenai penghentian konflik di berbagai front, termasuk Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pencabutan blokade laut AS terhadap Iran.
