Mengapa pemerintah harus berperan lebih dalam melindungi anak-anak dari konflik

Hari Pendidikan Internasional, yang diperingati setiap 24 Januari, memberi kesempatan untuk merenungkan tahun yang baru saja berlalu dan fokus pada tantangan yang akan datang. Pada 2025, serangan terhadap pendidikan terus terjadi di seluruh dunia, membuat anak-anak dan guru rentan, merusak sekolah, dan mengganggu pembelajaran.

Dari Gaza hingga Sudan, Nigeria hingga Myanmar, dan seluruh Asia Tenggara, sekolah menjadi sasaran dalam situasi konflik bersenjata. Serangan ini bukan insiden terpisah tetapi bagian dari pola kekerasan jangka panjang terhadap pendidikan.

Khususnya di kawasan ASEAN, 2025 berakhir dengan bentrokan baru di perbatasan Thailand-Kamboja. Pertempuran dimulai kembali pada 7 Desember dan berlanjut hingga akhir bulan, mengakibatkan penutupan lebih dari 1.000 sekolah di kedua negara.

Saat anak-anak di seluruh dunia kembali ke ruang kelas setelah musim liburan, ribuan pelajar di kawasan itu terpaksa tetap di rumah, kehilangan kesempatan belajar yang penting. Gangguan terhadap pendidikan diperburuk oleh rusaknya fasilitas sekolah dan risiko yang dihadapi guru serta siswa di daerah yang terdampak konflik.

Situasi ini menjadi pengingat mendesak bahwa melindungi pendidikan selama konflik bersenjata adalah terlebih dahulu tanggung jawab inti pemerintah. Di bawah hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, sekolah dianggap sebagai objek sipil dan tidak boleh menjadi sasaran.

Serangan terhadap sekolah merupakan pelanggaran hukum internasional, dan ketika dilakukan dengan sengaja, seperti yang terlihat di konteks Gaza, dapat merupakan kejahatan perang. Otoritas nasional memegang kewajiban utama untuk memastikan anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan aman, bahkan selama konflik.

Selain perlindungan hukum ini, lebih dari 122 negara di seluruh dunia telah memperkuat komitmen mereka melalui pengesahan Deklarasi Sekolah Aman, sebuah kesepakatan politik untuk mencegah serangan terhadap sekolah, melindungi siswa dan guru, serta merespons ketika pelanggaran terjadi.

Beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Malaysia dan Vietnam, telah mengesahkan Deklarasi tersebut, namun negara lain yang terkena dampak konflik secara langsung, seperti Thailand dan Kamboja, belum. Pengesahan penting: ia menandakan kemauan politik dan membantu menerjemahkan norma internasional ke dalam doktrin militer, hukum domestik, dan praktik operasional.

Mengingat dampak signifikan konflik Thailand-Kamboja baru-baru ini terhadap pendidikan di komunitas perbatasan, negara-negara anggota ASEAN memiliki kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen mereka melindungi anak-anak yang terdampak konflik dengan mengesahkan Deklarasi dan memastikan prinsip-prinsipnya tercermin dalam mekanisme kerja sama regional.

Perlindungan pendidikan

Bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja juga menunjukkan perlunya memasukkan perlindungan pendidikan dalam negosiasi perdamaian. Terlalu sering, upaya perdamaian berfokus sempit pada pengaturan keamanan atau politik, dan mengabaikan dampak kekerasan terhadap anak-anak dan warga sipil.

Terdapat contoh positif dari pendekatan berbeda. Perjanjian Perdamaian Kolombia 2016, misalnya, secara tegas mengakui pendidikan sebagai dasar perdamaian dan memasukkan perlindungan sekolah ke dalam kerangka keadilan transisional dan pemulihan pascak konflik. Langkah serupa dalam perjanjian gencatan senjata, rencana perdamaian, dan strategi pemulihan dapat membantu memastikan sekolah tetap aman dan beroperasi meskipun ada ketidakstabilan.

Melindungi pendidikan bukan hanya kewajiban hukum; itu merupakan investasi jangka panjang dalam stabilitas dan pembangunan. Kawasan ASEAN memiliki populasi muda yang besar, menurut Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN. Kaum muda membentuk sekitar 33 persen populasi dan merupakan sumber daya penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Gangguan pendidikan tidak hanya merugikan anak secara individual tetapi juga membatasi potensi seluruh komunitas dan negara. Memastikan anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan aman mendukung pembangunan dan stabilitas regional jangka panjang.

ASEAN sudah memiliki mekanisme yang dapat mendukung pekerjaan ini, termasuk Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC). Dengan memperkuat koordinasi antarnegara anggota, ASEAN dapat meningkatkan pemantauan terhadap serangan terhadap sekolah, mendukung komunitas terdampak dengan lebih cepat, dan mempromosikan praktik terbaik dalam melindungi pendidikan selama konflik bersenjata.

Selain mengesahkan dan mematuhi standar hukum internasional, pemerintah harus berinvestasi dalam langkah-langkah kesiapsiagaan dan ketahanan untuk sekolah di daerah rawan konflik. Ini mencakup rencana evakuasi yang aman, standar konstruksi untuk melindungi bangunan sekolah, dan rencana kontingensi untuk pembelajaran berkelanjutan jika sekolah terganggu.

Lebih jauh, di daerah yang berisiko konflik, penting juga memiliki rencana pendidikan risiko yang akurat dan komprehensif. Rencana ini harus memuat langkah-langkah untuk memastikan bahwa meskipun sekolah merespons risiko serangan atau konflik, sekolah tidak tetap ditutup lama setelah risiko berlalu. Hal ini akan menjamin keselamatan, meminimalkan gangguan, dan memungkinkan siswa kembali belajar lebih cepat.

Memasuki 2026, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan sekaligus peluang. Tantangannya bersifat segera: memastikan anak-anak di daerah terdampak konflik, seperti di perbatasan Thailand-Kamboja, dapat kembali belajar dengan aman.

Kesempatannya bersifat struktural: menegaskan kembali dan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk mencegah serangan terhadap sekolah di seluruh kawasan. Mengesahkan komitmen internasional seperti Deklarasi Sekolah Aman, mengintegrasikan perlindungan pendidikan ke dalam proses perdamaian, dan menyelaraskan hukum domestik dengan standar internasional adalah langkah praktis yang dapat diambil pemerintah ASEAN untuk menjaga hak anak.

Bagi anak-anak yang tinggal di dekat garis konflik, keputusan-keputusan ini bukan hal abstrak. Keputusan tersebut menentukan apakah pintu kelas akan dibuka kembali atau tetap terkunci berbulan-bulan setelah pertempuran usai; apakah seorang anak kembali belajar, atau justru menghadapi pengungsian, cedera, atau hal yang lebih buruk.

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental, dan anak-anak harus diizinkan belajar, bermain, dan berkembang dengan aman—bahkan di masa konflik. Peristiwa di perbatasan Thailand-Kamboja pada akhir 2025 menjadi pengingat tegas bahwa kegagalan untuk bertindak memiliki konsekuensi nyata dan berkepanjangan, serta bahwa pemerintah harus melakukan lebih banyak upaya untuk memastikan sekolah tetap menjadi tempat perlindungan, bukan sasaran perang.