Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menekankan perlunya langkah revolusioner untuk mereformasi sistem transportasi publik di Indonesia. Pernyataan itu muncul menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz, berpotensi mendorong harga energi global naik dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi panggilan bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus mengandalkan langkah reaktif seperti kebijakan bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak naik,” ujar Huda dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Alihkan mobilitas ke transportasi publik
Huda menekankan pentingnya solusi jangka panjang untuk menghadapi risiko geopolitik yang semakin meningkat. Menurutnya, kunci ketahanan nasional adalah menggeser mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi berbahan bakar fosil ke sistem transportasi publik yang andal.
“Ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi membuat ketahanan nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Transportasi massal yang kuat bukan sekadar soal kenyamanan kota, tetapi strategi menjaga kedaulatan energi,” tambahnya.
Legislator PKB itu juga menekankan perlunya peta jalan yang jelas agar transportasi publik benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas—terjangkau, mudah diakses, dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat.
Pemerintah perketat WFH ASN
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) bukanlah libur panjang. Kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan budaya kerja sekaligus upaya efisiensi energi di lingkungan pemerintah.
“Tujuannya memastikan ASN tetap produktif di luar kantor. Untuk itu, pemerintah memperketat sistem pengawasan, termasuk penggunaan teknologi geo-lokasi,” jelas Tito di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Menurut Tito, perangkat seluler ASN akan tetap aktif agar lokasi dapat dipantau, memastikan mereka benar-benar menjalankan tugas saat WFH.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan parlemen untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus menyiapkan sistem transportasi publik yang lebih modern dan berkelanjutan.
