Indonesia menargetkan kecerdasan buatan (AI) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2030, seiring peluncuran Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi dasar. Ia menilai penerapan AI dalam sistem pemerintahan dan ekonomi akan membawa dampak eksponensial terhadap produktivitas nasional.
“Jadi kita tidak boleh hanya berbicara digitalisasi, tetapi digitalisasi berbasis AI, karena AI itu eksponensial. Tadi tim juga bicara dengan saya bahwa kalau kita lakukan dengan benar, seperti yang saya lihat hari ini, kita harus mencapai pertumbuhan 8–9 persen pada 2029–2030,” ujar Luhut saat peluncuran dokumen tersebut pada Kamis.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan tersebut akan ditopang oleh perbaikan rasio pajak dari 10 persen menjadi sekitar 14 persen, seiring meningkatnya transparansi sistem keuangan melalui pemanfaatan teknologi AI.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut rencana induk digital sebagai peta jalan jangka panjang untuk memastikan transformasi digital berjalan konsisten dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.
“Dokumen ini akan secara jelas memberikan arah jangka panjang yang konsisten sehingga transformasi digital pemerintah dapat terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional,” kata Meutya.
Ia menambahkan, pemerintah kini memprioritaskan penguatan kedaulatan data melalui pembangunan infrastruktur digital yang mandiri sekaligus kolaboratif.
Peluncuran Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional ditandai dengan acara simbolis melalui sentuhan layar digital oleh Luhut bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Meutya Hafid. Momen tersebut menandai dimulainya fase baru transformasi digital Indonesia menuju pemerintahan berbasis teknologi canggih dan ekonomi berbasis AI.
