Indonesia kembali menyerukan agar rencana perdamaian di Gaza diimplementasikan sesegera mungkin sesuai mandat dan legitimasi yang jelas mengingat krisis kemanusiaan yang masih berlanjut di daerah kantong yang telah hancur akibat perang tersebut.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa setiap langkah menuju perdamaian di Gaza harus memiliki dasar mandat dan legitimasi internasional yang jelas. Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Palestina di Istanbul, Türkiye pada 3 November, yang mempertemukan para Menlu dari sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dalam forum yang dipimpin oleh Menlu Türkiye Hakan Fidan, Menlu Sugiono menuturkan bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya upaya perdamaian yang konkret dan sejalan dengan butir-butir proposal damai yang telah disepakati sebelumnya di Sharm El Sheikh.
Ia menambahkan, Indonesia siap mengambil peran aktif dalam implementasi perdamaian, termasuk melalui kontribusi pasukan pemelihara perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna memantau situasi di lapangan, melindungi warga sipil, serta membantu proses rekonstruksi Gaza.
“Kami mendorong langkah nyata menuju perdamaian, tetapi pelaksanaannya harus berada dalam kerangka mandat resmi yang diakui secara internasional. Legitimasi ini penting agar prosesnya efektif dan memiliki kekuatan hukum,” ujar Menlu Sugiono.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi erat di antara negara-negara anggota OKI agar seluruh inisiatif perdamaian sejalan dengan tujuan utama mewujudkan solusi dua negara dan memastikan masa depan yang layak bagi rakyat Palestina.
Pertemuan di Istanbul yang dipimpin oleh Menlu Türkiye, Hakan Fidan, turut dihadiri oleh Menlu dari Indonesia, Arab Saudi, Pakistan, dan Yordania, serta perwakilan tingkat menteri dari Qatar dan Persatuan Emirat Arab.
Diskusi berfokus pada langkah-langkah konkret untuk memperkuat gencatan senjata dan mempercepat upaya rekonstruksi Gaza pascakonflik.
