Indonesia dan Australia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas serta keamanan kawasan melalui implementasi Traktat Jakarta 2026. Penegasan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Tingkat Menteri 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang digelar di Melbourne, Australia, pada Rabu (26/8).
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa kedekatan geografis dan dinamika kawasan mendorong Jakarta dan Canberra untuk menjalin hubungan bilateral yang kian erat.
"Kita ditakdirkan untuk bekerja bersama. Tentu saja, hal ini membutuhkan kerja sama yang lebih besar dan hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan Australia," ujar Sugiono.
Hadir mendampingi Menlu Sugiono dalam dialog strategis tersebut, yakni Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, yang bertemu langsung dengan Menlu Australia Penny Wong serta Menhan Australia Richard Marles.
Traktat Jakarta 2026 atau Indonesia-Australia Treaty on Common Security sebelumnya ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 6 Februari 2026. Kesepakatan ini melembagakan konsultasi tingkat tinggi secara berkala serta komitmen saling mendukung dalam merespons ancaman keamanan kawasan.
Menlu Australia Penny Wong menilai traktat bersejarah ini membuka babak baru dalam arsitektur hubungan bilateral kedua tetangga dekat tersebut.
"Kami memandang Traktat Jakarta sebagai kesepakatan yang akan terus berkembang untuk generasi mendatang di Indonesia dan Australia," kata Penny Wong, sembari menambahkan bahwa keamanan dan kemakmuran Australia bertumpu pada kemitraan penting bersama Indonesia.
Kerja sama strategis ini mencakup sejumlah program konkret di sektor pertahanan, antara lain:
Pelaksanaan latihan militer gabungan di wilayah Indonesia.
Penempatan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Australian Defence Force (ADF).
Perluasan program pertukaran pendidikan militer antar-kedua negara.
Penguatan nota kesepahaman di bidang investasi bilateral.
Langkah penguatan kemitraan pertahanan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat penandatanganan traktat, Indonesia senantiasa mengedepankan kerja sama bersahabat dengan seluruh negara bertetangga tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan perdamaian di kawasan.
