Setelah perang besar Israel di Gaza dan kerusakan luas yang ditinggalkannya, proses rekonstruksi masih terhenti meski ada upaya diplomatik baru dan berbagai proposal yang kembali diajukan. Para aktor internasional berbicara soal rencana, pendanaan, dan logistik, namun di lapangan hampir tidak ada perubahan berarti.
Lebih dari dua juta warga Palestina masih mengungsi, infrastruktur hancur, dan ribuan korban luka terus menghadapi pembatasan berat dalam mobilitas serta akses perawatan medis.
Dorongan baru untuk memajukan rencana perdamaian Gaza memunculkan optimisme hati-hati, dengan para mediator menyebut adanya pembicaraan serius dan kemungkinan terobosan dalam beberapa pekan ke depan. Utusan dari inisiatif Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump, Nickolay Mladenov, mengatakan kemajuan masih mungkin terjadi, tetapi memperingatkan momentum bisa cepat hilang tanpa kesepakatan segera. Dewan Perdamaian sendiri merupakan badan yang didukung AS dan resmi diluncurkan pada Januari 2026 untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rencana rekonstruksi.
Meski berbagai proposal rekonstruksi dan mekanisme bantuan sedang dibahas, kondisi di lapangan tetap tidak banyak berubah.
Di mana komite?
Salah satu pilar utama dari rencana perdamaian yang diumumkan Trump pada September 2025 adalah pembentukan Komite Nasional untuk mengelola Gaza. Komite ini berisi teknokrat dan pakar yang bertugas mengawasi tata kelola serta proses rekonstruksi. Saat ini para anggota komite tengah melakukan pembicaraan di Kairo dengan mediator dan pihak-pihak regional.
Namun, pembatasan dari Israel telah menghalangi akses komite Palestina untuk masuk ke Gaza yang hancur akibat perang, sehingga menghambat kinerja mereka secara efektif. Ketiadaan struktur pemerintahan yang diakui menciptakan kekosongan kekuasaan, memperlambat koordinasi distribusi bantuan, menunda proyek infrastruktur, serta mempersulit pengambilan keputusan terkait tata kelola masa depan.
Para pejabat menyebut tidak adanya otoritas terpadu telah menghambat upaya pengelolaan dana, pengawasan rekonstruksi, dan memastikan akuntabilitas.
Apa yang terjadi di Kairo?
Perundingan yang sedang berlangsung di Kairo disebut sangat kompleks, mencerminkan tantangan politik inti dari rencana perdamaian tersebut. Pembahasan berfokus pada pelucutan senjata Hamas, jadwal penarikan pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan Gaza. Meski mediator menyebut ada “pembicaraan serius”, kemajuan berjalan lambat akibat perbedaan tuntutan.
Pelucutan kelompok perlawanan Palestina Hamas menjadi salah satu titik utama kebuntuan, sementara pertanyaan tentang siapa yang akan memerintah Gaza masih belum menemukan jawaban. Hamas menyebut pembahasan pelucutan sebelum Israel sepenuhnya menjalankan fase pertama gencatan senjata yang dimediasi AS sebagai upaya melanjutkan apa yang mereka sebut genosida terhadap rakyat Palestina.
Para negosiator berupaya merampungkan rencana implementasi yang mencakup akses bantuan, garis kendali di lapangan, serta pengaturan politik jangka panjang. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan seperti Rafah dan menambah jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza.
Para utusan mengakui bahwa pembangunan kepercayaan dan langkah-langkah bertahap masih diperlukan sebelum kesepakatan komprehensif dapat dicapai.
Apakah Israel kembali menghambat upaya damai?
Pelanggaran di lapangan oleh Israel memperumit upaya perdamaian, di mana militer Israel memperluas wilayah yang mereka kuasai di dalam Gaza, menggeser apa yang disebut para negosiator sebagai “garis kuning” lebih dalam ke wilayah tersebut.
Langkah ini memunculkan pertanyaan apakah syarat penarikan penuh pasukan, yang menjadi elemen inti rencana perdamaian, benar-benar dijalankan. Di saat yang sama, pembatasan bantuan dan mobilitas terus menghambat akses kemanusiaan, memperburuk kepercayaan antar pihak dan merusak keyakinan terhadap proses yang berjalan.
Pada Selasa pagi, serangan Israel menewaskan tiga warga Palestina di Khan Younis, Gaza selatan. Meski gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober, Gaza masih dilanda kekerasan harian oleh militer Israel.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur “satu milimeter pun” dari “Garis Kuning” di Gaza sampai Hamas dilucuti.
Rencana perdamaian ini disusun dalam beberapa tahap, di mana setelah penghentian serangan, akan ada perluasan akses bantuan, pembukaan bertahap penyeberangan, dan peningkatan akses medis. Namun, serangan dan pembatasan yang terus berlanjut membuat langkah-langkah ini sulit terealisasi, padahal dianggap sebagai prasyarat utama sebelum pelucutan senjata Hamas.
Pelanggaran yang terus terjadi serta ketidakpastian pengaturan keamanan membuat sulit terciptanya kondisi stabil yang dibutuhkan untuk keberhasilan negosiasi. Tanpa komitmen de-eskalasi yang jelas dan konsisten, setiap perkembangan baru berisiko menghambat proses lebih jauh dan memperpanjang krisis.
Bagaimana dengan rekonstruksi?
Rekonstruksi menjadi salah satu aspek paling mendesak sekaligus paling tidak pasti dari rencana ini. Dengan estimasi kebutuhan mencapai 71 miliar dolar AS untuk membangun kembali Gaza, berbagai proposal sedang dibahas untuk mengatur logistik, aliran bantuan, dan proyek infrastruktur.
Diskusi mencakup kemungkinan kemitraan dengan perusahaan global untuk mengelola rantai pasok serta pengembangan pelabuhan baru dan zona perdagangan. Namun, ide-ide ini masih berada pada tahap perencanaan.
Tanpa kesepakatan soal keamanan, pemerintahan, dan akses, rekonstruksi berskala besar tidak dapat dimulai, membuat warga Gaza harus terus menunggu di tengah lambatnya terobosan diplomatik.
Untuk saat ini, rencana perdamaian Gaza masih terjebak antara ambisi dan realitas. Meski pembicaraan terus berlangsung dan proposal berkembang, ujian terbesarnya adalah apakah kesepakatan politik dapat dicapai cukup cepat sebelum momentum hilang, serta apakah hasilnya benar-benar dapat menghadirkan perubahan nyata bagi warga Palestina di lapangan.
