Presiden Prabowo tegaskan kembali sikap netral di tengah eskalasi konflik Timur Tengah
Presiden Indonesia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif di tengah konflik AS, Iran, dan Israel. Ia menolak keterlibatan dalam aliansi militer serta mendorong penyelesaian melalui dialog damai.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia di tengah meningkatnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo sebagaimana diinformasikan oleh Badan Komunikasi (Bakom) pada Senin, dikutip kantor berita Antara, “Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun. Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” kata Prabowo.
Menurut presiden, sikap tersebut mengacu pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan global tertentu, namun tetap berperan aktif dalam mendorong perdamaian dunia.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai negara sekaligus mempertahankan postur pertahanan yang bersifat defensif. Ia menegaskan pentingnya kemandirian dalam bidang pertahanan sehingga negara tidak bergantung pada kekuatan pihak luar.
Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Prabowo menilai konflik tersebut telah memicu ketidakpastian global. Ia menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai mediator dan mendorong penyelesaian melalui dialog.
Ketegangan regional meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut turut memberi tekanan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi akibat konflik membuat tekanan terhadap perekonomian domestik meningkat, terutama karena Indonesia bergantung pada impor sebagian kebutuhan bahan bakar.