Pemerintah Indonesia menegaskan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan negara untuk menghadapi meningkatnya kekerasan terhadap anak di ruang digital, termasuk eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan praktik child grooming yang kian terorganisasi dan melampaui batas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dalam pertemuan koordinasi penanganan kekerasan terhadap anak berbasis daring yang berlangsung di Bareskrim Polri, Jakarta.
“Kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital bersifat lintas batas dan sangat terorganisasi. Tidak bisa ditangani setengah-setengah. Karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kepolisian, kementerian/lembaga terkait, serta mitra internasional menjadi kunci untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita dari predator di dunia maya,” ujar Veronica Tan.
Menurut Kementerian PPPA, penanganan kejahatan digital terhadap anak membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum nasional, tetapi juga mitra internasional.
Perlindungan korban
Langkah tersebut diikuti dengan upaya integrasi bersama Direktorat Tindak Pidana PPA–PPO Polri dan mitra luar negeri melalui rencana pembentukan Indonesia Internet Crimes Against Children (Indo-ICAC). Platform ini dirancang sebagai wadah kolaborasi dalam penanganan kejahatan seksual anak berbasis daring.
Selain penindakan, KemenPPPA menilai pencegahan dan edukasi publik memiliki peran krusial. Kekerasan seksual digital terhadap anak, termasuk eksploitasi, perdagangan orang, dan grooming, kerap tidak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat dan peningkatan kapasitas petugas menjadi bagian penting dari strategi perlindungan yang berperspektif korban.
Dukungan internasional juga ditegaskan oleh Australian Federal Police (AFP). AFP Liaison Officer for Indonesia, Luke Nasir, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia, termasuk akses basis data, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan teknis lainnya.
“Banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak beroperasi lintas negara dengan memanfaatkan internet dan menargetkan kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non pemerintah diperlukan untuk membangun sistem yang terintegrasi, memungkinkan penanganan kasus secara menyeluruh dari hulu ke hilir, serta memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban,” ujar Luke.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penguatan kolaborasi global menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan di ruang digital, sekaligus memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.
