First Resources bayar US$5,6 juta ke pemerintah RI terkait lahan sawit bermasalah
Perusahaan sawit asal Singapura, First Resources Ltd, membayar US$5,6 juta kepada pemerintah Indonesia terkait penyerahan lahan yang dinyatakan bermasalah di kawasan hutan. Pembayaran dicatat sebagai biaya administratif dalam laporan keuangan 2025.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (27/2), kewajiban tersebut muncul seiring perubahan regulasi tata ruang di sektor kehutanan. Perusahaan menyebut pembayaran berkaitan dengan area perkebunan yang telah diserahkan kepada negara.
Pada 2025, satuan tugas pemerintah menyita sekitar 4,1 juta hektare lahan perkebunan yang dituding beroperasi secara ilegal di kawasan hutan. Penertiban itu menyasar perusahaan besar maupun pekebun kecil dan disebut masih akan berlanjut.
Kementerian Kehutanan sebelumnya memasukkan sejumlah unit usaha First Resources sebagai pihak yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.
Perseroan juga mengungkapkan masih terdapat potensi kewajiban tambahan atas area yang telah diidentifikasi satgas namun belum diserahkan. Namun, manajemen belum dapat memperkirakan nilai tambahan biaya yang mungkin timbul dan tidak merinci luas lahan yang telah maupun berpotensi disita.
Produksi CPO meningkat 30 persen
Di tengah persoalan lahan, kinerja operasional perusahaan pada 2025 menunjukkan pertumbuhan. Produksi crude palm oil (CPO) tercatat mencapai 1,3 juta ton atau naik sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi inti sawit (palm kernel) juga meningkat 32 persenmenjadi 289.999 ton.
Sebagai konteks, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total luas perkebunan sekitar 16,8 juta hektare. Dari total lahan yang disita pemerintah, sekitar 1,7 juta hektare telah dialihkan kepada BUMN Agrinas Palma Nusantara.
Pengalihan tersebut membuat Agrinas Palma Nusantara—yang sebelumnya bergerak di bidang jasa infrastruktur—bertransformasi menjadi perusahaan sawit dengan area kelolaan terbesar di dunia.