Kementerian Keuangan menjadwalkan lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (11/8) dengan target indikatif senilai Rp10 triliun. Langkah ini diambil untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2026.
Berdasarkan pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, delapan seri yang ditawarkan mencakup tiga seri instrumen jangka pendek (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah/SPN-S) dan lima seri tenor menengah hingga panjang (Project Based Sukuk/PBS). Maksimal nilai yang dimenangkan ditetapkan sebesar 200 persen dari target indikatif.
Dalam lelang kali ini, pemerintah turut menawarkan seri PBSG002 yang merupakan instrumen Green Sukuk di pasar perdana domestik. Penerbitan ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan sekaligus dapat dimanfaatkan perbankan untuk memenuhi ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Proses lelang yang difasilitasi oleh Bank Indonesia tersebut dilakukan secara terbuka (open auction) menggunakan metode harga beragam (multiple price). Investor individu maupun institusi dapat mengajukan penawaran pembelian melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk Kemenkeu.
Penerbitan seri SPN-S menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN). Sementara itu, seri PBS ditopang oleh akad Ijarah Asset to be Leased dengan pemanfaatan aset proyek APBN 2026 serta BMN yang mencakup green project.
