Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatan oknum prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyatakan proses serah terima jabatan telah dilakukan pada Rabu (25/3) di Mabes TNI, Jakarta.
“Sebagai pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kepala BAIS,” ujar Aulia dalam konferensi pers.
Hingga kini, TNI belum mengumumkan sosok pengganti Yudi untuk posisi strategis tersebut.
Penindakan dan evaluasi internal
TNI menegaskan akan menindak tegas para prajurit yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang disiapkan mencakup proses peradilan militer, hukuman disiplin seperti penahanan dan pencopotan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.
Aulia menekankan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh di semua jenjang, mulai dari perwira hingga prajurit tingkat bawah, termasuk terhadap pelanggaran seperti keterlibatan dalam aktivitas ilegal maupun tindak kekerasan.
Selain penindakan, TNI bersama Kementerian Pertahanan juga menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah pembenahan internal. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta jajaran pejabat tinggi lainnya.
Komitmen perbaikan institusi
Dalam forum tersebut, TNI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta menanamkan nilai disiplin dan integritas di kalangan prajurit.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum dan memastikan setiap anggota TNI menjunjung tinggi aturan serta nilai-nilai kebangsaan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri sebelumnya memicu kecaman luas dari masyarakat sipil dan menjadi sorotan terhadap akuntabilitas institusi militer dalam menangani pelanggaran oleh anggotanya.
