Kementerian Luar Negeri Palestina pada Senin (6/4) menyerukan diberlakukannya sanksi internasional mendesak terhadap pemukim pendudukan ilegal Israel dan sistem permukiman, menyusul serangan terhadap dua desa di selatan Nablus di Tepi Barat yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengecam 'serangan teroris oleh pemukim' di desa Al-Lubban al-Sharqiya dan Qusra yang terjadi sebelumnya pada hari itu. Puluhan pemukim ilegal Israel menyerang kedua desa tersebut sebelum fajar, membakar rumah dan kendaraan serta melukai 10 warga Palestina, menurut koresponden Anadolu.
Kementerian mengatakan pembakaran rumah dan kendaraan merupakan 'kejahatan terorganisir dan berulang yang diarahkan oleh negara pendudukan' dengan tujuan menciptakan lingkungan koersif untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka melalui teror yang terorganisir.
Kementerian menyatakan serangan itu mendukung perluasan pemukiman Israel dan rencana pembersihan etnis, menuduh otoritas Israel memberikan perlindungan dan kemudahan kepada kelompok bersenjata pendudukan ilegal di balik serangan tersebut.
Kementerian menyerukan tindakan internasional mendesak 'lebih dari sekadar kecaman', termasuk sanksi yang jelas dan mengikat terhadap sistem permukiman serta pencantuman milisi pendudukan dalam daftar terorisme internasional.
Kementerian tersebut juga menyerukan pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional dan penuntutan terhadap pelaku yang bertanggung jawab, memperingatkan bahwa ketiadaan langkah-langkah praktis akan memberi ruang bagi serangan lebih lanjut dan merongrong prospek perdamaian.
Menurut Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman, pemukim ilegal Israel melakukan 4.723 serangan di seluruh Tepi Barat yang diduduki pada 2025, menewaskan 14 warga Palestina dan menggusur 13 komunitas Badui yang berjumlah 1.090 orang.
Israel telah meningkatkan serangan militer di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak melancarkan perang genosida terhadap Gaza pada 8 Oktober 2023. Warga Palestina memandang eskalasi ini, termasuk pembunuhan, penangkapan, pengungsian, dan perluasan permukiman, sebagai langkah menuju aneksasi formal wilayah tersebut.
Dalam opini penting pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan meminta agar semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dikosongkan.
