Lebih dari 400 WNI dibebaskan dari jaringan penipuan online di Kamboja pada Januari ini, menyusul pengumuman Phnom Penh yang tengah menindak industri ilegal tersebut. Hal ini dikonfirmasi Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, dalam video yang diunggah ke media sosial pada Senin (20/1).
“Banyak sindikat penipuan online melepaskan pekerjanya karena penegakan hukum baru-baru ini,” ujar Santo. Ia menambahkan, antara 1–18 Januari, sebanyak 440 WNI mendatangi Kedutaan Indonesia di Phnom Penh untuk meminta kepulangan, sebagian besar telah “dilepaskan oleh sindikat penipuan online”.
Modus penipuan dan kondisi WNI
Sindikat ini beroperasi dari beberapa hub di Asia Tenggara, memikat korban global melalui asmara palsu atau investasi cryptocurrency, dengan keuntungan mencapai miliaran dolar setiap tahun. WNI yang terlibat di antaranya ada yang bekerja beberapa bulan hingga bertahun-tahun, dan sebagian memiliki paspor yang disita oleh pihak operator.
Seorang pemuda 18 tahun asal Sumatera menceritakan pengalamannya di Bavet, dekat perbatasan Vietnam. Ia dipaksa menipu orang secara online selama delapan bulan tanpa gaji, meski dijanjikan 600 dolar AS per bulan. “Mereka melepas semua orang karena polisi akan masuk ke kompleks itu,” katanya.
Duta Besar Santo menegaskan, pihak kedutaan akan mempercepat proses pemulangan, meski sebagian WNI diarahkan untuk kembali ke Indonesia secara mandiri.
Dampak penertiban terhadap sindikat
Langkah penegakan hukum ini muncul setelah Kamboja menahan dan mendeportasi miliarder kelahiran China, Chen Zhi, yang dituduh menjalankan operasi penipuan internet. Chen sebelumnya pernah menjadi penasihat pemerintah Kamboja dan kini telah didakwa di Amerika Serikat.
Ahli anti-perdagangan manusia Mark Taylor menilai, penahanan Chen memberi efek kejut bagi industri penipuan. Banyak operator kemungkinan takut menghadapi konsekuensi hukum dan memilih melepaskan pekerja atau meninggalkan kompleks. Namun, ia memperingatkan, langkah ini belum tentu mengakhiri industri penipuan online di Kamboja, mengingat dugaan keterlibatan politik dan operasi yang masih berlangsung.
Kamboja sendiri membantah adanya keterlibatan pemerintah, dan mengklaim telah menangkap sekitar 5.000 orang dalam enam bulan terakhir terkait operasi penipuan online. Minggu lalu, pengusaha lokal Ly Kuong ditetapkan tersangka atas kasus perdagangan manusia, pencucian uang, dan pengelolaan beberapa kompleks penipuan.
