Indonesia resmi mengimplementasikan mandatori campuran biodiesel menjadi 50 persen (B50) mulai per 1 Juli 2026, menandai langkah ambisius pemerintah dalam mempercepat kemandirian energi nasional.
Kebijakan ini mengharuskan penggunaan campuran setengah bahan bakar berbasis minyak sawit dengan solar konvensional di seluruh sektor, meski pelaku industri masih menunggu kepastian alokasi terbaru dari pemerintah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan seluruh sektor telah siap menjalankan kebijakan bernomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tersebut. Juru Bicara ESDM Dwi Anggia mengatakan sebagaimana dikutip Antara bahwa implementasi B50 akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” ujarnya di Jakarta pada Rabu (1/7).
Sebelumnya, uji coba telah dilakukan pada berbagai moda dan alat berat, mulai dari kendaraan tambang, kapal, kereta api hingga alat pertanian.
Presiden Prabowo menyatakan optimisme bahwa kebijakan ini akan membawa Indonesia menuju swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya perkirakan tiga sampai empat tahun lagi kita tidak perlu impor BBM,” kata Prabowo, seraya menekankan pentingnya ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global, termasuk gangguan distribusi minyak di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
Meski demikian, implementasi B50 tidak lepas dari tantangan. Harga minyak sawit yang cenderung lebih tinggi dibandingkan solar, serta penurunan harga minyak mentah global, menimbulkan pertanyaan terkait keekonomian program tersebut.
Di sisi teknis, produsen juga diwajibkan memasok biodiesel dengan standar kualitas lebih tinggi, termasuk kandungan air yang lebih rendah dan stabilitas oksidasi yang lebih lama dibandingkan spesifikasi B40.
Pemerintah memberikan masa transisi hingga akhir September 2026 bagi badan usaha untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia. Selama periode ini, distribusi bahan bakar tetap berjalan sambil menyesuaikan ke standar baru.
Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi volume alokasi biodiesel untuk skema B50.
Pelaku industri menyatakan masih menggunakan alokasi lama sambil menunggu keputusan tersebut. Wakil Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Catra De Thouars, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.
“Alokasi baru belum tersedia, masih dalam proses,” ujarnya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2026, distribusi biodiesel mencapai 4,61 juta kiloliter. Sebelumnya, dalam skema B40, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 15,64 juta kiloliter untuk tahun berjalan.
Dengan kombinasi kesiapan sektor dan kebijakan yang terus disempurnakan, implementasi B50 menjadi ujian berikutnya bagi Indonesia dalam menyeimbangkan ambisi energi hijau dengan realitas pasar dan kesiapan industri dalam negeri.
