Pemerintah Indonesia mulai menjajaki peluang kerjasama nuklir sipil dengan Rusia, menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, di Jakarta pada 12 Mei.
Pembicaraan tersebut menandai penguatan dialog bilateral di sektor energi strategis, khususnya pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai.
Dalam keterangan resmi Rosatom dan Kedutaan Besar Rusia, kedua pihak membahas berbagai bidang potensial kerja sama, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pengembangan infrastruktur pendukung, hingga pelatihan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi nuklir di luar sektor energi.
Likhachev menekankan bahwa Moskow melihat Indonesia sebagai mitra jangka panjang dalam pengembangan energi nuklir. “Bagi kami, sangat penting bahwa dialog antara Rusia dan Indonesia di bidang nuklir berkembang dalam suasana saling percaya dan saling menghormati,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga pembentukan industri baru, peningkatan kompetensi tenaga ahli nasional, serta penguatan kedaulatan teknologi Indonesia.
Reaktor nuklir terapung
Sebagai bagian dari tawaran, Rosatom menyodorkan pendekatan menyeluruh untuk program nuklir nasional Indonesia.
Skema itu mencakup pembangunan PLTN berskala besar, pengembangan reaktor modular kecil (SMR), hingga pembangkit listrik tenaga nuklir terapung yang dinilai cocok untuk negara kepulauan.
Menurut Likhachev, opsi reaktor terapung dapat menjadi solusi awal yang realistis bagi Indonesia, mengingat garis pantai yang panjang dan banyaknya wilayah terpencil. Teknologi ini memungkinkan penyediaan listrik di daerah yang sulit dijangkau tanpa harus membangun infrastruktur besar di daratan.
Ia juga menyoroti kesiapan awal Indonesia, yang telah memiliki reaktor riset dan kapasitas di bidang kedokteran nuklir, serta sumber daya manusia yang sebagian telah menempuh pendidikan di Rusia.
Dari sisi perencanaan, Indonesia menargetkan kapasitas nuklir sekitar 500 megawatt pada awal 2030-an, meningkat menjadi 7–8 gigawatt pada 2040-an, dan mencapai hingga 35–37 gigawatt pada 2060-an.
Untuk mencapai target tersebut, Likhachev menyebut pembangunan reaktor berkapasitas besar—sekitar 1.000 hingga 1.200 megawatt—akan menjadi kebutuhan penting.
“Kami tahu cara membangunnya dalam berbagai kondisi iklim dan sistem regulasi,” katanya, seraya menegaskan kesiapan Rosatom untuk mendukung dari tahap konstruksi hingga pemeliharaan, termasuk mendorong tingkat lokalisasi teknologi di Indonesia.
Selain aspek teknologi, pembahasan juga menyinggung integrasi energi nuklir ke dalam sistem kelistrikan nasional, dengan mempertimbangkan tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Rosatom sendiri merupakan salah satu pemain utama industri nuklir global, dengan puluhan proyek berjalan baik di dalam negeri Rusia maupun di luar negeri, termasuk di Türkiye, Bangladesh, Mesir, Hungaria, India, dan China.
Perusahaan ini dikenal menawarkan model kerjasama terpadu, dari pembangunan hingga pengoperasian fasilitas nuklir.
