Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Kamis (19/11) memutuskan bahwa tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017 merupakan genosida. ICJ menyatakan bahwa militer Myanmar bertindak dengan niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok minoritas Muslim tersebut.
Dalam putusan pentingnya, Mahkamah merujuk pada pembunuhan massal, kekerasan seksual yang meluas, serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Keputusan ini—yang diambil tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim—menandai kali keempat sejak peristiwa Holocaust Nazi di mana sebuah pengadilan internasional menyatakan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan genosida telah terpenuhi.
"Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh," ujar Hakim Ketua Yuji Iwasawa.
Genosida jarang sekali dapat dibuktikan di pengadilan internasional, terutama karena pihak penuntut harus membuktikan adanya niat khusus untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu.
Mahkamah tertinggi PBB tersebut menyatakan bahwa tentara Myanmar telah membunuh dan memerkosa warga Rohingya, melakukan kekerasan terhadap anak-anak, serta menghancurkan desa dan permukiman etnis Rohingya.
'Keadilan'
Bagi lebih dari satu juta orang Rohingya yang kini tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia, yang terletak di seberang perbatasan di Bangladesh, putusan bersejarah ini memberikan secercah harapan akan adanya pertanggungjawaban.
"Saya menginginkan keadilan," ujar seorang penyintas kekerasan seksual asal Rohingya yang kini berusia 23 tahun, saat berada di tempat penampungan sempit tempat ia tinggal bersama keluarganya.
"Harus ada hukuman berat bagi mereka yang memerkosa perempuan. ICJ harus secara khusus menyoroti hal ini," katanya, seraya meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Para penyintas kekerasan tersebut membawa kisah-kisah mengerikan mengenai pemerkosaan berkelompok, eksekusi massal, serta kekejaman terhadap keluarga dan anak-anak.

Jauh dari kondisi memprihatinkan di kamp-kamp pengungsi, majelis yang terdiri dari 15 hakim telah menghabiskan waktu selama tujuh tahun untuk mempertimbangkan apakah tindakan Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida.
Kasus ini diajukan oleh Gambia berdasarkan Konvensi PBB tentang Genosida tahun 1948, yang memungkinkan negara mana pun untuk menggugat negara lain yang diduga melanggar perjanjian internasional tersebut—sebuah kesepakatan yang dibentuk setelah Perang Dunia II.
Meskipun ICJ tidak memiliki sarana untuk menegakkan putusannya, keputusan yang menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida akan meningkatkan tekanan internasional terhadap pemimpinnya, Min Aung Hlaing.
Ia memimpin militer selama genosida terhadap etnis Rohingya, sebelum akhirnya menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta pada tahun 2021.






















