Pemerintah Indonesia menyatakan akan membuka ruang dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusul desakan agar Indonesia menarik diri dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), forum internasional yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik Gaza.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghargai aspirasi MUI dan memandang komunikasi langsung sebagai langkah penting untuk menjelaskan posisi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, pada Senin.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan, pemerintah akan memaparkan alasan di balik keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” tambahnya.
Prasetyo menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perjuangan Palestina. Sebaliknya, ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi agar Indonesia dapat menyampaikan pandangan dan masukan secara langsung di forum internasional.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya, dikutip kantor berita Antara.
Dewan Perdamaian dibentuk atas inisiatif Presiden AS Donald Trump sebagai upaya menghentikan kekerasan di Gaza akibat konflik Israel–Palestina. Sejumlah kepala negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menandatangani piagam pembentukan BoP di sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Pemerintah menegaskan dialog dengan MUI akan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan menjelaskan sikap Indonesia di lingkup internasional, di tengah sorotan publik terhadap arah diplomasi Indonesia terkait konflik Gaza.
