Indonesia menegaskan komitmennya terhadap upaya perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi, administrasi, dan rehabilitasi wilayah pascakonflik, khususnya di Jalur Gaza.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos. Salah satu agenda utama Presiden dalam forum tersebut adalah penandatanganan Piagam Board of Peace.
“Penandatanganan Charter Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan bagian dari proses panjang dialog internasional yang telah kita jalani untuk menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta mendorong rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya Gaza,” ujar Sugiono.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan BoP merupakan hasil kesepakatan bersama sejumlah negara, terutama negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang secara aktif membahas situasi Palestina melalui berbagai pertemuan internasional. Proses tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi tonggak penandatanganan piagam BoP.
Presiden Prabowo menyatakan BoP sebagai peluang bersejarah untuk mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya tersebut.
“Negara-negara yang bergabung adalah mereka yang ingin membantu rakyat Palestina di Gaza dan yang menginginkan perdamaian di kawasan,” ujar Prabowo.
Hingga saat ini, BoP diikuti oleh lebih dari 20 negara, di antaranya Hungaria, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Maroko, Yordania, Pakistan, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Paraguay, dan Uzbekistan. Sejumlah negara, termasuk empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB—China, Prancis, Rusia, dan Inggris—tidak hadir dalam penandatanganan tersebut.
Pemerintah Indonesia berharap kehadiran BoP dapat memastikan bahwa setiap langkah internasional tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen dari konflik yang berkepanjangan.
