Dalam wawancara televisi pertamanya di AS sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada CBS News dengan perpaduan diplomasi dan pesan politik.
Netanyahu menyinggung soal mengakhiri ketergantungan finansial Israel pada Washington, menyita material nuklir Iran secara fisik, membangun aliansi baru dengan negara Arab, hingga teori konspirasi media sosial. Namun ia tidak membahas soal pertanggungjawaban atas lebih dari 72.000 warga Palestina yang tewas dalam perang Israel di Gaza, warga sipil Lebanon yang menjadi korban serangan Israel, maupun perang yang didorong pemerintahannya hingga melibatkan Washington.
Berikut lima pernyataan Netanyahu dan hal-hal yang tidak ia ungkapkan.
Mengakhiri bantuan militer AS atau sekadar mengganti citra?
Netanyahu mengungkap hal yang disebutnya mengejutkan kabinetnya sendiri: ia ingin menghapus bantuan finansial militer dari AS secara bertahap.
“Saya ingin menurunkan hingga nol dukungan finansial Amerika, komponen finansial dalam kerja sama militer yang kami miliki,” kata Netanyahu kepada CBS.
Ia menambahkan, “Saya rasa sudah waktunya bagi kami untuk melepaskan diri dari sisa dukungan militer tersebut. Mari mulai sekarang dan lakukan dalam satu dekade ke depan.”
Netanyahu mengaku para anggota kabinetnya “terkejut” mendengar rencana itu.
Namun Netanyahu sebenarnya tidak berniat mengakhiri hubungan militer dengan AS, melainkan hanya mengubah cara hubungan itu dipersepsikan. Bantuan tahunan sebesar 3,8 miliar dolar AS yang ingin dihentikan hanya mencakup transfer dana langsung, sementara kerja sama militer yang lebih luas seperti pertukaran intelijen, operasi gabungan, perlindungan diplomatik AS di Dewan Keamanan PBB, serta akses khusus ke sistem persenjataan Amerika tetap akan dipertahankan.
Israel saat ini masih menerima komitmen bantuan militer AS senilai 38 miliar dolar AS hingga 2028. Penghapusan bertahap selama satu dekade juga dinilai kemungkinan melampaui masa jabatan Netanyahu sendiri.
Mengganti istilah “bantuan” menjadi “kemitraan” dipandang sebagai upaya memperbaiki citra Israel sebagai negara yang bergantung pada AS, terutama ketika ketergantungan itu mulai menjadi beban politik di Washington.
Tekanan publik terhadap Washington meningkat selama perang Gaza, dengan demonstrasi, kelompok HAM, dan anggota parlemen menyerukan penghentian bantuan militer AS untuk Israel.
China dan Iran
Dalam wawancaranya, Netanyahu juga menuduh China memberikan dukungan militer kepada Iran.
Bulan lalu, China membantah laporan bahwa mereka memasok atau berencana memasok senjata ke Iran dan menyebut tuduhan intelijen AS sebagai “fitnah tanpa dasar”.
“China memberikan sejumlah dukungan dan komponen tertentu untuk produksi rudal,” kata Netanyahu kepada CBS sebelum menambahkan, “Mungkin saja. Mungkin saja. Saya tidak ingin berbicara atas nama China... saya juga bisa diam jika memang perlu.”
China merupakan mitra dagang terbesar kedua Israel, dengan nilai perdagangan bilateral melebihi 24 miliar dolar AS per tahun.
Sikap hati-hati Netanyahu terhadap Beijing dinilai bertolak belakang dengan tuntutannya selama ini agar dunia meminta pertanggungjawaban penuh dari Iran dan negara-negara pendukungnya.
Soal uranium Iran: “Masuk dan ambil”
Saat ditanya mengenai material nuklir Iran, Netanyahu menjawab secara tegas.
“Anda masuk, lalu mengambilnya,” ujarnya kepada CBS saat ditanya bagaimana uranium yang diperkaya akan dikeluarkan dari Iran.
Ia juga mengatakan Presiden Donald Trump pernah menyampaikan kepadanya, “Saya ingin masuk ke sana,” dan menyebut tindakan itu bisa dilakukan secara fisik.
Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan pola retorika Netanyahu terhadap Iran sejak awal perang.
Pada 28 Februari, hari pertama serangan AS dan Israel terhadap Iran, Netanyahu sempat menyerukan rakyat Iran turun ke jalan dan menyatakan hari-hari Republik Islam Iran “sudah dihitung”, serta perubahan rezim tinggal menunggu waktu.
“Para tiran akan jatuh,” katanya saat itu.
Namun beberapa bulan kemudian, gencatan senjata masih rapuh dan perundingan AS-Iran mandek, sementara rezim Iran tetap bertahan.
Penolakannya memberikan jadwal jelas soal pengambilan material nuklir Iran atau akhir perang dinilai menunjukkan perang yang dijanjikan Netanyahu tidak berjalan sesuai rencana.
Pisahkan Lebanon dari kesepakatan Iran
Netanyahu juga mengatakan kepada CBS bahwa ia menolak mengaitkan gencatan senjata Iran dengan penghentian operasi Israel terhadap Hizbullah di Lebanon.
“Tidak,” jawabnya saat ditanya apakah ia akan menerima gencatan senjata Lebanon yang terkait dengan kesepakatan Iran, bahkan jika diminta Trump.
Ia menuduh Iran ingin mempertahankan Hizbullah “untuk terus menyiksa Lebanon.”
Namun Netanyahu tidak menyinggung bahwa sejumlah anggota koalisi sayap kanan pemerintahannya secara terbuka mendukung aneksasi permanen sebagian wilayah Lebanon selatan oleh Israel.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang menjadi penopang utama koalisi Netanyahu, beberapa kali menyebut operasi militer Israel di Lebanon bukan sekadar langkah keamanan sementara, tetapi bagian dari perluasan wilayah Israel.
Salahkan media sosial atas citra buruk Israel
Terkait memburuknya citra Israel di dunia, Netanyahu menyalahkan media sosial.
“Kami melihat penurunan dukungan terhadap Israel di Amerika Serikat yang hampir sepenuhnya berkorelasi dengan peningkatan besar media sosial,” ujarnya.
Ia menilai anjloknya citra Israel lebih disebabkan manipulasi platform digital dibanding tindakan militer Israel di Gaza.
Pernyataan itu bukan hal baru. Pemerintah Israel selama ini berulang kali menyebut TikTok dan X sebagai ancaman besar terhadap citra negara tersebut, termasuk dengan melobi Washington agar melarang platform tertentu dan menekan perusahaan media sosial untuk membatasi konten pro-Palestina.
Di sisi lain, unit perang digital pemerintah Israel juga pernah dilaporkan menjalankan kampanye terkoordinasi untuk membanjiri media sosial dengan narasi pro-Israel.
Dengan lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas dalam perang di Gaza, mayoritas warga sipil, serta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang, kritik terhadap media sosial dinilai sebagai upaya terbaru Netanyahu mengubah citra politiknya.
