Indonesia mulai menajamkan strategi penempatan tenaga kerja ke Jepang dengan memetakan secara rinci kebutuhan industri di negara tersebut, langkah yang diproyeksikan akan mengarahkan ulang desain pelatihan vokasi di dalam negeri agar lebih selaras dengan permintaan pasar global.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa Jepang masih menjadi salah satu tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya di sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, hingga layanan perawatan (caregiving) yang membutuhkan keterampilan spesifik. Namun, menurutnya, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan optimal jika kualitas sumber daya manusia disiapkan secara tepat.
“Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi,” ujar Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7).
Pemetaan ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan dengan Kedutaan Besar RI di Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan tenaga kerja, perusahaan Jepang pengguna tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO).
Dari hasil diskusi tersebut, pemerintah mencatat bahwa perusahaan Jepang menginginkan model pelatihan yang lebih mendekati kondisi kerja nyata di lapangan.
Di sektor otomotif, misalnya, kebutuhan tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar, tetapi juga mencakup praktik perawatan kendaraan, inspeksi, penerapan standar keselamatan kerja, serta kemampuan menjaga kualitas dan kerapian lingkungan kerja. Disiplin dan kepatuhan terhadap prosedur operasional menjadi aspek yang dinilai krusial oleh perusahaan Jepang.
Selain keterampilan teknis, penguasaan bahasa Jepang muncul sebagai prasyarat utama. Kemnaker menilai pembekalan harus mencakup tidak hanya percakapan sehari-hari, tetapi juga terminologi teknis di tempat kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional.
Afriansyah menambahkan bahwa masukan langsung dari pelaku industri di Jepang akan digunakan untuk menyempurnakan kurikulum pelatihan vokasi di Indonesia.
“Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik,” katanya.
Di sisi lain, isu perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian dalam pembahasan bilateral tersebut. Pemerintah menyoroti pentingnya sistem pendampingan, layanan pengaduan, hingga pembekalan adaptasi budaya kerja Jepang—yang menekankan disiplin, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta komunikasi profesional di tempat kerja.
Pertemuan dengan APO turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sistem sertifikasi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Ke depan, hasil pemetaan ini akan dijadikan pijakan utama bagi Kemnaker untuk menyesuaikan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta strategi penyiapan tenaga kerja agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan industri global, khususnya di pasar kerja Jepang yang terus berkembang.
