Pemerintah Indonesia berencana mengubah secara mendasar mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menghapus skema distribusi barang dan menggantinya menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat penerima.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa ke depan bantuan akan disalurkan melalui direct cash transfer, dengan nilai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per penerima. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus efisiensi anggaran negara.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026), dikutip oleh Detikcom.
Dalam skema baru tersebut, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelompokkan penerima bansos. Sistem ini diharapkan mampu memetakan profil masyarakat secara lebih akurat sehingga distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Tidak hanya bansos, digitalisasi juga akan diterapkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan dukungan Government Technology (GovTech), pemerintah dapat menilai kelayakan penerima kredit berdasarkan data yang lebih terintegrasi.
“Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan KUR yang lebih tepat, karena latar belakang penerima bisa dipantau dengan jelas,” kata Luhut.
Lebih jauh, pemerintah menargetkan peluncuran sistem identitas digital tunggal atau Digital Single ID pada akhir tahun ini. Sistem tersebut akan mengintegrasikan data masyarakat secara nasional, sehingga seluruh program bantuan dan subsidi dapat disalurkan secara lebih terarah.
Menurut Luhut, penerapan Digital Single ID akan membawa dampak signifikan terhadap efisiensi fiskal. “Semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” ujarnya.
