Indonesia dukung inisiatif Arab Saudi dialog politik menyeluruh di Yaman Selatan
Ketegangan di Yaman meningkat tajam sejak akhir Desember, setelah pasukan Dewan Transisi Selatan merebut Hadhramaut dan Al-Mahra.
Indonesia menyatakan dukungan terhadap langkah Arab Saudi dalam memfasilitasi dialog politik terkait krisis di Yaman selatan, seraya menyerukan semua pihak yang terlibat agar menahan diri dan mengedepankan jalur diplomasi.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah Kementerian Luar Negeri RI melalui platform X pada hari Rabu, Indonesia menegaskan tengah mencermati secara serius perkembangan terbaru di Republik Yaman, khususnya dinamika politik dan keamanan di wilayah selatan.
“Indonesia mengikuti dengan seksama situasi di Yaman, terutama di kawasan selatan, dan mengajak seluruh pihak terkait untuk bersikap konstruktif, menahan diri, serta menjadikan dialog politik yang inklusif dan komprehensif sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perbedaan,” tulis pernyataan Kemlu RI.
Sebagai bagian dari upaya menuju penyelesaian yang adil dan damai, Indonesia menyambut baik inisiatif Kerajaan Arab Saudi yang berencana menggelar konferensi luas di Riyadh. Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan seluruh faksi politik di Yaman selatan guna membahas solusi jangka panjang atas persoalan yang ada.
“Indonesia mendukung upaya Arab Saudi untuk memfasilitasi penyelenggaraan konferensi komprehensif di Riyadh yang melibatkan seluruh elemen di Yaman selatan,” lanjut pernyataan tersebut.
Ketegangan di Yaman meningkat tajam sejak akhir Desember, setelah pasukan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) merebut Hadhramaut dan Al-Mahra, dua provinsi strategis di wilayah timur yang mencakup hampir setengah dari total wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Namun, pada Minggu lalu, pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali kendali penuh atas kedua wilayah tersebut.
Di tengah eskalasi ini, Arab Saudi menuding Uni Emirat Arab mendorong STC untuk melancarkan operasi militer di sepanjang perbatasan selatan kerajaan tersebut. Tuduhan itu segera dibantah oleh Abu Dhabi.
STC selama ini menyatakan bahwa pemerintah pusat Yaman telah meminggirkan wilayah selatan baik secara politik maupun ekonomi, sehingga mendorong tuntutan pemisahan diri. Pemerintah Yaman menolak klaim tersebut dan kembali menegaskan komitmennya terhadap keutuhan wilayah negara.