Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ketahanan anggaran negara tetap kuat meskipun harga minyak dunia bergejolak akibat eskalasi konflik antara AS-Israel dan Iran. Ia mengatakan bahwa gejolak geopolitik global sejauh ini belum menimbulkan gangguan signifikan terhadap stabilitas keuangan Indonesia.
“Saya sudah menghitung. Bahkan jika harga minyak mentah mencapai $92 per barel, APBN masih bisa kita kelola. Jadi tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam skenario terburuk, tanpa penyesuaian belanja, defisit anggaran berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila harga minyak berada di kisaran $90–$92 per barel. Angka tersebut lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN 2026 senilai $70 per barel.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga defisit tetap di bawah batas legal 3 persen PDB.
Antisipasi risiko
Purbaya mengakui bahwa gangguan jalur perdagangan seperti penutupan Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya impor dan memberi tekanan tambahan pada defisit. Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah akan memperketat optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari pajak dan bea cukai.
Sebagai bagian dari langkah penyesuaian, pemerintah membuka kemungkinan pengurangan anggaran program makan gratis nasional. Skema bernilai sekitar $20 miliar yang menargetkan 83 juta penerima itu dapat dihemat hingga Rp100 triliun bila diperlukan.
Di tengah ketidakpastian eksternal, Purbaya menyoroti kuatnya permintaan dalam negeri yang menyumbang sekitar 90 persen terhadap PDB Indonesia. Menurutnya, selama konsumsi domestik terjaga, perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan yang memadai.
“Ekonomi kita masih bisa bergerak. Selama permintaan domestik terpelihara, kita mampu bertahan,” katanya.
Dengan berbagai langkah antisipatif dan ruang penyesuaian kebijakan, pemerintah menegaskan optimisme bahwa stabilitas fiskal Indonesia tetap terkendali meski tekanan global meningkat.
