Negara selamatkan Rp6,6 triliun dan 4 juta hektare hutan, Prabowo tegaskan perang atas korupsi

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan menghentikan kebocoran kekayaan negara, setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan penguasaan kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan serta penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penyerahan laporan capaian Satgas PKH dan hasil penyelamatan keuangan negara tahun 2025 di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (24/12). 

Kegiatan itu menjadi tonggak penting dalam agenda pemerintah memberantas korupsi dan praktik penguasaan ilegal sumber daya alam yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan bahwa hingga akhir 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas total 4.081.560,58 hektare.

Pemerintah menyerahkan kembali 893.002,38 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,38 hektare dari 124 subjek hukum di enam provinsi, serta kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi.

Lahan perkebunan sawit tersebut diserahkan melalui Kementerian Keuangan dan Danantara untuk dikelola oleh Agrinas, sementara kawasan hutan konservasi dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan untuk pemulihan ekosistem. 

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil mengamankan keuangan negara dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74.

Dana tersebut berasal dari penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp2,34 triliun terhadap 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta penyelamatan keuangan negara sebesar Rp4,28 triliun dari penanganan perkara korupsi, termasuk kasus fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan impor gula.

‘Negara tidak boleh kalah’

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai capaian tersebut baru merupakan “ujung” dari kerugian negara yang sesungguhnya. Ia menyebut potensi kerugian akibat praktik penyimpangan di sektor sumber daya alam dan perdagangan strategis bisa mencapai ratusan triliun rupiah jika ditelusuri secara menyeluruh.

“Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Yang kita lihat hari ini baru permukaannya,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa sejak menerima mandat rakyat, dirinya bertekad melawan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk melalui pembentukan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan petugas lapangan yang disebutnya menghadapi tantangan berat, mulai dari upaya penghambatan verifikasi hingga perlawanan di lapangan. 

Menurutnya, keberhasilan penguasaan kembali jutaan hektare lahan tidak terlepas dari kerja lintas lembaga yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, TNI, serta kementerian terkait.

“Ini pekerjaan yang sangat sulit, dilakukan jauh dari sorotan kamera dan media. Tapi saudara-saudara tetap berdiri tegak karena kesetiaan kepada negara dan cinta kepada rakyat,” kata Prabowo, seraya menyebut anggota Satgas PKH sebagai “patriot” yang berani menegakkan hukum.

Menutup sambutannya, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan mundur menghadapi tekanan, fitnah, maupun upaya pelemahan. Ia optimistis langkah-langkah yang lebih tegas dan berani akan ditempuh pada 2026 demi memastikan kekayaan negara tidak lagi bocor.

“Kita akan terus bekerja untuk rakyat. Negara tidak boleh kalah, dan kita tidak akan ragu menyelamatkan kekayaan bangsa,” pungkasnya.