Pemerintah Indonesia menyebut akan memperkuat kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030 pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 tahun ini, menurut Kementerian Luar Negeri RI.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa salah satu agenda utama dalam rangkaian diplomasi tersebut adalah penyelenggaraan resepsi di New York yang akan dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono saat memimpin delegasi Indonesia.
“Pemerintah RI akan menyelenggarakan resepsi diplomatik dalam rangka kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 di New York,” kata Yvonne dalam taklimat pers di Jakarta.
Dalam kampanye ini, Indonesia menegaskan fokus pada kontribusi konkret terhadap kerja sama multilateral dan upaya perdamaian global. Jakarta juga menekankan peran sebagai jembatan dialog, dengan tujuan mendorong konsensus dan menjaga komunikasi antarnegara tetap berjalan di forum DK PBB.
Yvonne menambahkan bahwa Indonesia akan membawa prioritas negara-negara Global Selatan, termasuk isu penjagaan perdamaian, diplomasi preventif, pencegahan konflik, serta perlindungan warga sipil.
Indonesia juga menargetkan DK PBB yang lebih efektif dan responsif dalam menghasilkan langkah nyata bagi stabilitas internasional. Pemerintah menegaskan bahwa pencalonan ini merupakan kelanjutan dari rekam jejak kontribusi Indonesia di berbagai misi perdamaian dan diplomasi global.
Mengutip laporan Antara, Menlu Sugiono sebelumnya telah mengumumkan pencalonan tersebut dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 14 Januari 2026, sekaligus menyatakan dimulainya upaya penggalangan dukungan internasional.
Indonesia sendiri telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2021, serta pernah memegang presidensi DK PBB pada Agustus 2020.
