Otoritas Israel telah merencanakan pembatasan akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa untuk beribadah selama bulan suci Ramadan mendatang, kata seorang ulama Muslim terkemuka sekaligus mantan mufti agung Yerusalem Timur yang diduduki dalam wawancara dengan Anadolu.
Sheikh Ekrima Sabri, mantan mufti agung Yerusalem Timur dan kepala Dewan Islam Tertinggi di Yerusalem, menyampaikan penyesalan atas rencana pemerintah Israel membatasi akses ke masjid suci ketiga bagi umat Islam tersebut selama Ramadan, yang dimulai pertengahan pekan ini.
Niat buruk Israel sudah terlihat ketika Mayjen Avshalom Peled ditunjuk sebagai komandan polisi baru di Yerusalem Timur yang diduduki pada pekan pertama Januari, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya memajukan rencana Menteri Keamanan Nasional sayap kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, terkait Masjid Al-Aqsa yang kerap menjadi titik konflik.
Surat kabar Israel Haaretz menulis, “Tampaknya Ben-Gvir melakukan segala yang ia bisa untuk menyulut ketegangan.”
“Umat Muslim menyambut Ramadan dengan penuh optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad yang biasa menyambut bulan tersebut di akhir Syaban,” kata Sheikh Sabri kepada Anadolu.
“Namun terkait Yerusalem, kami menyesalkan langkah keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap umat Muslim yang datang ke Masjid Al-Aqsa.”
Ia mengatakan: “Otoritas Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki masjid dan mengumumkan tidak akan melonggarkan pembatasan selama Ramadan bagi jamaah yang datang dari Tepi Barat yang diduduki.”
“Ini berarti pembatasan akan semakin ketat,” kata Sabri.
“Jumlah jamaah di Al-Aqsa akan lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa umat Muslim.”
Pembatasan ketat
Ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki biasanya melakukan perjalanan ke Yerusalem Timur yang diduduki selama Ramadan untuk salat di Masjid Al-Aqsa.
Namun sejak Israel memulai perang yang disebut genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, pemerintahan Netanyahu memperketat pembatasan di pos pemeriksaan militer, membatasi akses warga Tepi Barat ke Yerusalem Timur.
Selama dua tahun terakhir, hanya sejumlah kecil warga yang menerima izin dari tentara Israel, yang menurut warga Palestina sulit diperoleh.
Pihak berwenang belum mengumumkan pengaturan khusus apa pun untuk Ramadan tahun ini.
Dalam beberapa hari terakhir, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah sementara terhadap ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur—sebagian besar pemuda—yang melarang mereka memasuki Al-Aqsa selama Ramadan.
Sebagian dari perintah tersebut berlaku hingga enam bulan.
‘Tujuan Israel adalah memaksakan kedaulatan’
Langkah-langkah ini muncul ketika pemerintahan sayap kanan jauh Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi kritik dari pejabat Palestina atas apa yang mereka sebut sebagai perubahan terhadap “status quo” yang telah lama berlaku di situs tersebut.
Namun, polisi setempat secara sepihak telah mengizinkan ekstremis Israel memasuki kompleks masjid secara paksa sejak 2003, meski Departemen Wakaf Islam berulang kali menuntut agar tindakan tersebut dihentikan.
“Tidak diragukan lagi pemerintah sayap kanan bertujuan menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid Al-Aqsa,” kata Sabri. “Selama bertahun-tahun mereka menuntut akses publik, salat terbuka, penggunaan terompet ritual, dan sujud. Apa yang dulu menjadi ambisi tersembunyi kini telah menjadi terbuka.”
Ia menambahkan: “Kami telah lama memperingatkan bahwa Israel berupaya memaksakan kedaulatan atas situs tersebut dan mengurangi kewenangan Wakaf Islam.”
Namun, langkah Israel tidak terbatas pada Masjid Al-Aqsa. Kebijakan tersebut juga meluas ke pembongkaran permukiman Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki secara umum, terutama yang berada di dekat masjid.
“Kebijakan pembongkaran ini adalah kebijakan rasis, tidak adil, ilegal, dan tidak manusiawi, serta merupakan kelanjutan dari kebijakan tidak adil Inggris di Palestina pada masa kekuasaan kolonial Inggris,” keluhnya.
Sabri mendesak masyarakat Arab dan Islam untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Yerusalem serta menyerukan para pemimpin Arab dan Muslim untuk memikul tanggung jawab mereka terhadap Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.
