Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mendukung keterlibatan negara ini dalam Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang didukung Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, pada Selasa.
Menurut Purbaya, setiap potensi kontribusi finansial Indonesia ke Dewan Perdamaian akan dikelola melalui Kemenhan. Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan besaran dana yang akan dialokasikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan pos lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan, apabila kebutuhan pendanaan melebihi kapasitas fiskal Kemenhan, opsi penyesuaian atau realokasi anggaran tetap terbuka. Meski demikian, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, kata Purbaya.
Untuk tahun anggaran 2026, Kemenhan memperoleh pagu sebesar Rp187,1 triliun, setara sekitar $11,2 miliar. Dana tersebut mencakup pembiayaan personel, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan nasional.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara anggota BoP untuk membayar iuran sekitar $1 miliar. Dalam konferensi pers terpisah, ia menjelaskan bahwa negara yang diundang dapat bergabung sebagai anggota selama tiga tahun tanpa kontribusi finansial. Menurutnya, pembayaran dana justru berkaitan dengan status keanggotaan permanen.
Pemerintah belum memberikan kepastian apakah Indonesia akan memilih untuk menyertakan kontribusi dana tersebut. Penempatan potensi anggaran BoP di bawah Kemenhan dinilai sebagai pendekatan diplomasi keamanan dan perdamaian internasional, termasuk upaya menjaga stabilitas dan pengawasan gencatan senjata di wilayah konflik seperti Gaza.
