Presiden Prabowo Subianto memaparkan kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina dan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden AS Trump, hal itu ia sampaikan saat bertemu tokoh diplomasi, akademisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo bersikap realistis dalam menghadapi situasi geopolitik yang kompleks.
“Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” kata Dino. Ia menegaskan forum tersebut bukan solusi instan. “Ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh,” ujarnya.
Dino juga mengapresiasi kehati-hatian pemerintah yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri jika kebijakan itu bertentangan dengan nilai dasar Indonesia.
“Kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa keputusan bergabung diambil setelah konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim.
“Kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam,” ujarnya.
Hassan menilai proses penyelesaian konflik tidak harus selalu melalui PBB. “Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang itu menghasilkan,” katanya. Ia menegaskan Indonesia tetap memiliki kedaulatan menentukan kelanjutan keterlibatan.
“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak… niat kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” ujarnya.
