Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menentang rencana pemerintah memangkas tajam produksi batubara nasional pada 2026, dengan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengguncang stabilitas industri tambang.
Dalam surat tertanggal 31 Januari kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ICMA menyebut sebagian besar anggotanya—yang mewakili sekitar dua pertiga produksi batubara Indonesia—mendapat kuota produksi 2026 yang dipangkas antara 40 hingga 70 persen dibandingkan realisasi 2025.
Surat itu, yang dilihat Reuters, berisi permohonan resmi agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut.
Menurut asosiasi tersebut, skala penurunan produksi yang diusulkan membuat banyak perusahaan menghadapi risiko ketidaklayakan ekonomi karena biaya tetap dan kewajiban operasional tidak dapat tertutup secara memadai.
APBI-ICMA juga memperingatkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tambang, tetapi akan merambat ke kontraktor, perusahaan angkutan, dan pelayaran, serta meningkatkan potensi gagal bayar kredit di wilayah penghasil batubara.
Tekanan harga
Pemerintah disebut berupaya menahan penurunan harga batubara termal global yang tertekan oleh kekhawatiran kelebihan pasokan dari Indonesia sebagai eksportir terbesar dunia.
Tekanan harga juga diperparah oleh melemahnya permintaan dari dua pasar utama, China dan India, yang berdampak pada pendapatan eksportir.
Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait keberatan tersebut.
Di pasar saham, kinerja emiten batubara utama Indonesia juga mencerminkan tekanan sektor ini.
Sepanjang 2025, saham Adaro turun 18 persen, Golden Energy Mines merosot 24 persen, dan Bukit Asam melemah 16 persen, tertinggal dari kenaikan indeks acuan Jakarta Composite Index (.JKSE) yang mendekati 22 persen.
Ryan Davis, seorang analis di Citi, menilai pemangkasan produksi yang direncanakan melampaui penurunan yang sebelumnya diperkirakan setelah pemerintah mengindikasikan target produksi sekitar 600 juta ton per tahun.
Indonesia tercatat memproduksi 790 juta ton batubara pada 2025, turun 5,5 persen secara tahunan.
“Penyesuaian saat ini dilakukan secara mendadak dan tidak merata antar produsen, sehingga secara bertahap meningkatkan risiko eksekusi,” tulis Davis dalam catatan risetnya pada Senin (2/02).
APBI-ICMA menegaskan, tanpa peninjauan ulang, kebijakan tersebut dapat memperdalam tekanan ekonomi di sentra-sentra tambang dan menimbulkan efek berantai yang lebih luas pada sektor pendukung industri batubara nasional.
