Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kepemimpinan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan pada pertemuan ke-21 ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja.
Melalui Kementerian Kehutanan, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Langkah ini dilakukan dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa kerja sama antarnegara anggota ASEAN memegang peranan krusial dalam menjaga kelestarian hutan tropis, mempercepat aksi iklim, serta membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
"Melalui kolaborasi di tingkat ASEAN, Indonesia ingin memperkuat kerja sama regional untuk melindungi hutan tropis, mempercepat aksi iklim, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (29/7).
Dalam forum tersebut, Kepala Delegasi Indonesia Ristianto Pribadi memaparkan sejumlah capaian dan langkah strategis nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 123,9 juta hektare kawasan hutan, termasuk 67 juta hektare hutan produksi yang dikelola secara berkelanjutan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah juga menyoroti keberhasilan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) serta digitalisasi layanan kehutanan yang terbukti meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global. Selain itu, Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola lahan sekitar 8,4 juta hektare kepada lebih dari 1,4 juta kepala keluarga.
Guna mendukung ekonomi hijau, Indonesia turut mengenalkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara penerapan nilai ekonomi karbon di sektor kehutanan. Regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar sekaligus menciptakan iklim investasi hijau yang berintegritas tinggi.
Di tingkat regional, Indonesia mengimbau anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama melalui peningkatan investasi kehutanan, pengelolaan hutan berbasis digital, pengembangan bioekonomi, perdagangan karbon, hingga percepatan implementasi Rencana Aksi ASEAN tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
