Pemerintah Indonesia memperluas pendekatan inklusif dalam pengembangan pasar karbon dengan mencadangkan sekitar 1,4 juta hektare lahan bagi masyarakat adat, seiring meningkatnya perhatian global terhadap dampak sosial dari proyek berbasis lingkungan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan langkah tersebut merupakan respons atas tuntutan investor internasional yang kini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga manfaat langsung bagi komunitas lokal. Menurutnya, kebijakan Presiden menegaskan bahwa perdagangan karbon harus memberi nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Investor internasional mensyaratkan adanya dampak sosial positif terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek karbon,” ujar Hashim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7) sebagaimana dikutip oleh Antara.
Dalam kerangka yang lebih luas, pemerintah juga mengandalkan program perhutanan sosial yang telah menjangkau sekitar 8,3 juta hektare. Integrasi program ini dengan skema perdagangan karbon dinilai membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, melalui kombinasi pendapatan dari hasil hutan, agroforestri, serta kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar global.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmen terhadap perlindungan ekosistem hutan dengan meningkatkan kapasitas pengawasan di lapangan. Jumlah petugas kehutanan atau forest ranger ditargetkan melonjak dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 personel dalam tiga tahun ke depan.
Pada tahap awal, sekitar 23.000 personel akan direkrut pada tahun pertama.
Ekosistem perdagangan karbon
Hashim mengatakan program tersebut mendapat sorotan positif dari komunitas internasional, termasuk The Royal Foundation yang dipimpin oleh Prince of Wales. Penguatan jumlah petugas konservasi dinilai krusial, terutama mengingat tingginya risiko yang dihadapi penjaga hutan di sejumlah negara, termasuk ancaman dari jaringan kriminal perdagangan satwa liar.
“Peningkatan jumlah petugas ini menjadi langkah penting yang juga mendapat perhatian global,” ujarnya.
Untuk mendukung ekosistem perdagangan karbon yang lebih transparan dan kredibel, pemerintah dijadwalkan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini telah lama dinantikan oleh pelaku pasar internasional, terutama di tengah meningkatnya minat investasi karbon di Indonesia yang selama ini terhambat oleh berbagai kendala administratif dan regulasi.
Hashim mengungkapkan bahwa dalam sejumlah forum internasional di London, New York, hingga Brasil (COP30), investor menyampaikan frustrasi atas lambatnya perkembangan infrastruktur pasar karbon di Indonesia. Peluncuran SRUK diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi global.
Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Regulasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan pasar karbon yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dunia internasional mulai percaya bahwa Indonesia mampu merealisasikan program, bukan sekadar menyampaikan janji,” kata Hashim.
