Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai kepala baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Indonesia.
Pergantian tersebut menjadi perombakan kabinet kedua yang dilakukan Prabowo pada Oktober ini, seiring meningkatnya tekanan untuk mengendalikan kebakaran terburuk sejak 2015.
Kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dipicu kondisi kekeringan akibat fenomena El Niño, yang membuat hutan dan lahan semakin mudah terbakar. Kabut asap dari kebakaran gambut di Sumatera dan Kalimantan telah menurunkan kualitas udara hingga melampaui kategori berbahaya.
Ratusan ribu orang di wilayah terdampak dilaporkan mengalami gangguan pernapasan, sementara asap lintas batas turut memicu penutupan sekolah di Malaysia dan Timor-Leste.
Usai dilantik pada Kamis (15/10), Kristomei mengatakan akan mengevaluasi sumber daya yang tersedia sekaligus mempertimbangkan dukungan internasional untuk mempercepat penanganan kebakaran.
“Saya akan menilai aset yang kita miliki dan melihat bantuan luar negeri seperti apa yang bisa kita percepat,” ujarnya, seraya menyebut dirinya mendapat mandat untuk mengendalikan kebakaran secepat mungkin.
Malaysia sebelumnya telah menawarkan tiga helikopter dan satu pesawat untuk membantu pemadaman. Namun, pejabat Indonesia pada awal pekan ini menyatakan negara masih mampu menangani situasi tersebut secara mandiri.
Di tengah memburuknya kualitas udara, sejumlah warga juga menggelar demonstrasi di kantor gubernur setempat untuk menyuarakan keresahan mereka.
Selain mengganti pimpinan BNPB, Prabowo menunjuk pejabat Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko untuk memimpin badan baru yang berfokus pada ekosistem gambut dan mangrove.
Lembaga tersebut bertugas memulihkan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran berulang.
“Kami akan memulihkan ekosistem gambut ke kondisi semula,” kata Satyawan kepada wartawan. Ia menambahkan, sejumlah kawasan gambut telah ditetapkan sebagai prioritas pemulihan, dengan Presiden menginginkan agar kebakaran tidak kembali terjadi.
Pergantian pimpinan dan pembentukan badan baru itu menandai upaya pemerintah memperkuat penanganan darurat sekaligus mendorong pemulihan ekosistem yang rentan terbakar, di tengah dampak kabut asap yang meluas hingga negara-negara tetangga.
