Pemerintah Indonesia mengajukan tambahan anggaran untuk menutup lonjakan biaya penerbangan haji 2026 yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat dan tekanan nilai tukar. Meski terjadi peningkatan signifikan, pemerintah menegaskan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan permohonan persetujuan kepada Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja di Jakarta, pada Selasa (14/4), terkait kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun.
“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut,” ujar Irfan dikutip oleh kantor berita nasional TVRI.
Ia menjelaskan, total biaya penerbangan haji meningkat dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Kenaikan ini berasal dari usulan maskapai, dengan Garuda Indonesia mengajukan tambahan sekitar Rp974,8 miliar dan Saudi Airlines sekitar Rp802,8 miliar.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutup selisih tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung guna memastikan aspek hukum, termasuk status force majeure dan legalitas sumber dana.
Dalam kerangka regulasi, komponen biaya penerbangan haji mengacu pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya penerbangan petugas kloter bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski biaya operasional meningkat, pemerintah memastikan tarif haji bagi masyarakat tetap lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo menyatakan biaya haji 2026 justru diturunkan sekitar Rp2 juta, meskipun harga avtur melonjak dari Rp13.656 per liter menjadi Rp23.551 per liter.
Kebijakan ini menegaskan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian global yang turut memengaruhi biaya energi dan transportasi.
