Pemerintah Indonesia akan menanggung lonjakan biaya tambahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dipicu kenaikan tajam harga avtur, di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mohammad Irfan Yusuf yang mengatakan bahwa ini diambil agar beban tambahan tidak dialihkan kepada calon jemaah.
Ia menjelaskan bahwa biaya haji memang mengalami peningkatan signifikan akibat melonjaknya harga bahan bakar pesawat.
“Sebenarnya memang ada tambahan biaya ibadah haji, karena harga avtur sekarang mengalami kenaikan imbas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel,” ujarnya pada Kamis (9/4/2026).
Meski demikian, Irfan menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar kenaikan tersebut tidak dibebankan kepada jemaah. Pemerintah, kata dia, memilih menyerap tambahan biaya demi menjaga keterjangkauan ibadah haji.
“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya sehari sebelumnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/04/2026).
Secara perhitungan, biaya penerbangan awal haji diperkirakan naik dari Rp33,5 juta menjadi Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen.
Jika rute penerbangan harus diubah, biaya bahkan bisa melonjak hingga Rp50,8 juta per jemaah, atau naik sekitar 51,48 persen. “Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa walaupun ada kenaikan, jangan dibebankan kepada jamaah haji,” kata Irfan.
Usulan rute alternatif
Kenaikan ini turut dipengaruhi usulan penyesuaian tarif dari maskapai.
Garuda Indonesia, melalui surat tertanggal 30 Maret 2026, mengajukan tambahan Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur 116 sen dolar AS per liter. Sementara Saudi Airlines mengusulkan tambahan 480 dolar AS per jemaah berdasarkan harga avtur 137,4 sen dolar AS per liter.
Lonjakan biaya juga berkaitan dengan penggunaan rute alternatif yang memperpanjang durasi penerbangan hingga empat jam dan meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 12.000 ton.
Pemerintah Indonesia masih akan mengkaji ulang usulan rute alternatif tersebut, terutama setelah munculnya peluang penurunan harga avtur seiring potensi gencatan senjata.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, memastikan pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas layanan bagi jemaah.
Penyesuaian pola keberangkatan tahun ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
