Pemerintah Indonesia meningkatkan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menyusul eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang mulai berdampak pada penerbangan menuju Arab Saudi.
Sejumlah maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute dan penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap situasi regional. Kondisi tersebut turut memengaruhi jadwal keberangkatan maupun kepulangan jemaah umrah Indonesia.
Data dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) menunjukkan sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.
Pemerintah menyatakan kondisi para jemaah tetap terpantau melalui koordinasi dengan perwakilan Indonesia serta otoritas setempat.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari penyelenggara perjalanan masing-masing.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujarnya di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi Kemenhaj.
Keselamatan jemaah jadi prioritas
Di tengah situasi yang berkembang, pemerintah juga menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar perlindungan warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah di Arab Saudi menjadi perhatian utama pemerintah.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” kata Dahnil.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai skenario mitigasi risiko dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Opsi-opsi tersebut, menurut Dahnil, akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diambil keputusan.
Sementara itu, mengikuti imbauan Kementerian Luar Negeri, pemerintah juga menyarankan masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan hingga situasi regional dinilai lebih kondusif.
