Indonesia mendorong penguatan peran desa dan komunitas lokal sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi bencana, perubahan iklim, serta berbagai krisis di masa depan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum “ASEAN Village to the World: Partnership for Sustainable Resilience Through the Development of ASEAN Sustainable Resilience Strategies” yang digelar Kementerian Luar Negeri melalui inisiatif ASEAN-ID Resilience bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/7). Pertemuan berlangsung di sela-sela Pertemuan Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ACDM) ke-48.
Forum tersebut menindaklanjuti prakarsa Indonesia saat Keketuaan ASEAN 2023 yang menempatkan desa sebagai aktor penting dalam membangun masyarakat tangguh terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Konsep tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai dasar penguatan ketahanan pangan, energi, dan sosial.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB sekaligus Chair ACDM ke-48, Dr. Raditya Jati, mengatakan masyarakat lokal yang memiliki kemampuan menghadapi krisis menjadi elemen penting bagi terbentuknya kawasan ASEAN yang tangguh.
"Indonesia percaya bahwa masyarakat lokal yang resilien merupakan fondasi dari kawasan ASEAN yang resilien," ujar Raditya.
Penguatan resiliensi kawasan
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT, Nugroho Setijo Nagoro, menekankan bahwa pembangunan ketahanan harus dimulai dari tingkat desa.
Ia mengusulkan tiga pendekatan untuk memperkuat ketahanan desa ASEAN, yakni menjadikan desa sebagai penggerak utama, menerapkan pembangunan berbasis siklus desa, serta memperluas dukungan dari berbagai pihak.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Ina Krisnamurthi menegaskan pentingnya kemitraan internasional untuk memperkuat kemampuan kawasan dalam menghadapi bencana.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua ACDM 2026, Indonesia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini multi-bahaya ASEAN (ASEAN Multi-Hazard Early Warning and Preparedness System/AMPD) serta peningkatan investasi berkelanjutan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas respons masyarakat.
Pertemuan ACDM ke-48 di Bandung dihadiri perwakilan 10 negara anggota ASEAN serta sembilan mitra dialog, termasuk Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Selandia Baru, Rusia, Türkiye, Inggris, dan Amerika Serikat.
Forum tersebut juga melibatkan berbagai organisasi internasional seperti Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), UNDP, IOM, IFRC, dan Asian Disaster Preparedness Center. Indonesia mengajukan pembahasan lanjutan mengenai implementasi ASEAN Leaders' Declaration on Sustainable Resilience sebagai bagian dari upaya menjadikan ASEAN kawasan yang lebih tangguh dan inklusif.
