Alasan dan dampak di balik ‘penutupan terpanjang’ pemerintah AS

Pemerintah federal Amerika Serikat telah beroperasi secara terbatas selama 37 hari terakhir.

Penutupan pemerintahan yang sedang berlangsung — yang kini menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS — mengikuti kejadian serupa yang berlangsung selama 35 hari pada masa pertama pemerintahan Presiden Trump di Gedung Putih.

Krisis ini dipicu oleh kegagalan Kongres meloloskan rancangan undang-undang pendanaan untuk tahun fiskal 2026. Penutupan dimulai tepat tengah malam pada 1 Oktober.

Para ahli menyebut shutdown ini sebagai bentuk “sabotase diri” oleh pemerintah.

Fenomena khas Amerika yang terus berulang ini menyebabkan penangguhan layanan publik yang dikategorikan “tidak esensial”, sekaligus membuat ratusan ribu pegawai federal kehilangan pekerjaan.

Penutupan sebagian pemerintahan yang masih berlanjut ini melampaui rekor sebelumnya pada 4 November, setelah pemungutan suara di Senat untuk meloloskan rancangan pendanaan gagal untuk ke-14 kalinya.

Ini merupakan penutupan pemerintahan ke-11 di Amerika Serikat sejak 1990.

Apa itu shutdown?

Secara sederhana, shutdown berarti adanya kekosongan pendanaan pemerintah.

Di banyak negara lain, kegagalan meloloskan anggaran biasanya berujung pada pemilu baru di bawah sistem parlementer.

Namun, sistem pemerintahan AS berbeda: cabang legislatif (Kongres) memegang kendali atas anggaran, sementara lembaga federal (eksekutif) yang mengelola pengeluaran.

Perpecahan historis antara Partai Republik dan Partai Demokrat di lembaga legislatif — Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat — menyebabkan kebuntuan yang hampir selalu terulang setiap beberapa tahun.

Ketika kedua partai gagal mencapai kesepakatan, lembaga federal kehilangan otoritas hukum untuk menggunakan uang pajak rakyat.

Secara teknis, shutdown terjadi ketika Kongres tidak meloloskan 12 rancangan undang-undang pengeluaran tahunan atau resolusi sementara (“continuing resolution”) hingga akhir tahun fiskal AS pada 30 September.

Fungsi “esensial” seperti pengendalian lalu lintas udara, penegakan hukum, kesehatan, dan layanan properti tetap berjalan. Misalnya, personel militer aktif dan agen FBI tetap bekerja meski tanpa bayaran.

Namun, sebagian besar pemerintahan federal berhenti total.

Pegawai yang bertugas di sektor “tidak esensial” berhenti bekerja. Petugas taman nasional dirumahkan, inspektur makanan diminta tinggal di rumah, museum ditutup, dan pemrosesan paspor tertunda.

Mengapa kebuntuan ini berlarut-larut?

Krisis saat ini berakar pada perdebatan partisan mengenai prioritas anggaran. Senator dari Partai Demokrat menggunakan kekuatan filibuster mereka untuk menekan pemerintah agar memberikan konsesi, terutama dalam sektor kesehatan.

Filibuster adalah taktik yang sering digunakan oposisi di legislatif AS untuk menunda atau menggagalkan rancangan undang-undang dengan memperpanjang debat tanpa batas waktu.

Partai Republik menuduh Demokrat sengaja menahan rancangan pendanaan jangka pendek dari DPR agar shutdown bisa dijadikan alat tawar-menawar menjelang pemilu sela.

Padahal, Partai Republik baru saja mengalami kekalahan dalam beberapa pemilihan wali kota dan gubernur yang berlangsung ketat pekan ini.

Partai Republik, yang menguasai Gedung Putih dan DPR, bersikeras pada rancangan “murni” tanpa tambahan kebijakan baru.

Namun mereka kekurangan 60 suara di Senat untuk meloloskannya.

Sebaliknya, Partai Demokrat menuding Partai Republik menolak berunding dengan itikad baik, terutama setelah hasil pemilu 4 November yang menunjukkan meningkatnya dukungan publik terhadap agenda Demokrat, seperti peta redistricting di California.

Partai Demokrat menuntut agar rancangan anggaran baru memperpanjang subsidi asuransi kesehatan di bawah Affordable Care Act atau Obamacare, yang akan berakhir pada 31 Desember.

Sekitar 24 juta warga AS mengandalkan Obamacare untuk mendapatkan asuransi kesehatan.

Selain itu, Demokrat juga mendesak agar pemotongan anggaran Medicaid oleh Trump dibatalkan. Program ini memberikan layanan kesehatan bagi jutaan warga berpenghasilan rendah, anak-anak, perempuan hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Trump memperkeruh suasana dengan menyerukan agar Partai Republik menghapus filibuster sepenuhnya untuk menyingkirkan hambatan dari Demokrat, menyebutnya sebagai “alat pemerasan politik.”

Hambatan utama menuju solusi

Hambatan terbesar untuk mengakhiri shutdown dengan cepat adalah aturan filibuster. Partai Republik membutuhkan 60 suara di Senat, sementara Demokrat secara bulat menolak semua rancangan pendanaan “murni” yang diajukan.

Selain itu, seruan Trump untuk “menghapus” filibuster mendapat penolakan keras dari sesama anggota Partai Republik, seperti Senator Lisa Murkowski (Alaska), Thom Tillis (Carolina Utara), dan John Curtis (Utah).

“Filibuster memaksa kami untuk mencari titik temu di Senat,” kata Curtis, menegaskan bahwa ia akan tetap menolak jika isu tersebut diajukan.

Dalam perdebatan soal subsidi kesehatan, Demokrat menekankan bahwa berakhirnya potongan pajak Obamacare akan menaikkan biaya bulanan hingga rata-rata 114 persen, atau sekitar US$1.000 per tahun.

Sementara itu, Partai Republik menuduh Demokrat “menyandera” pemerintahan demi mengembalikan “layanan kesehatan gratis” bagi imigran tanpa dokumen.

Trump juga telah memangkas tunjangan pangan dan mengalihkan dana militer, langkah yang turut memperdalam kebuntuan politik.

Bagaimana shutdown memengaruhi warga AS?

Ketika pemerintahan AS berhenti beroperasi, ekonomi terbesar di dunia itu kehilangan jutaan dolar setiap jamnya.

Sebagai contoh, penutupan pemerintahan 2018–2019 menghapus sekitar US$3 miliar dari perekonomian karena penundaan gaji dan penurunan konsumsi.

Pekerja esensial dipaksa bertahan tanpa bayaran, membuat banyak keluarga harus menggunakan tabungan atau berutang.

Undang-undang tahun 2019 menjamin pembayaran kembali bagi seluruh pegawai yang dirumahkan setelah pemerintahan kembali beroperasi.

Sekitar 670.000 pegawai federal kini dirumahkan, sementara 730.000 pekerja esensial seperti pengatur lalu lintas udara tetap bekerja tanpa gaji.

Sebanyak 42 juta orang — atau satu dari delapan warga AS — berisiko kehilangan bantuan pangan mulai Sabtu jika shutdown terus berlanjut.

Program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), atau program kupon makanan, memberikan bantuan belanja kebutuhan pokok bagi warga berpenghasilan rendah.

Program ini menyalurkan lebih dari US$90 miliar per tahun, setara sekitar sembilan persen dari total pengeluaran belanja bahan makanan nasional.

Taman nasional dan museum banyak yang ditutup atau tidak dijaga, menimbulkan vandalisme dan kerugian pariwisata, sementara kekurangan petugas lalu lintas udara memicu penundaan penerbangan serius.

Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penurunan PDB sebesar 1–2 persen pada kuartal terakhir 2025, dengan kerugian hingga US$14 miliar hanya dalam bulan pertama akibat pemberhentian kerja.