Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjaga pangsa pasar. Pemerintah turut mengusulkan kenaikan target pembiayaan UMKM nasional hingga mencapai Rp2.000 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam ajang 2026 MSME Finance Summit di Jakarta, Selasa (11/8). Ia menekankan pentingnya menaikkan target pendanaan dari posisi saat ini yang berada di kisaran Rp1.500 triliun guna menutup celah pembiayaan bagi pelaku usaha yang tengah berkembang.
Sebagai acuan operasional, Airlangga menyoroti model pertumbuhan UMKM di India yang dinilai berhasil memperkuat stabilitas pasar dan mampu tumbuh berdampingan dengan korporasi besar sebagai pilar utama ekonomi nasional.
Ekspansi penyaluran kredit ini diharapkan dapat memperluas akses modal, khususnya bagi bisnis skala menengah yang belum terjangkau pembiayaan lembaga keuangan formal. Langkah ini menjadi krusial agar pelaku usaha dapat melakukan upgrade pada skala operasional mereka.
Di samping perluasan akses kredit, pemerintah juga mengakselerasi digitalisasi sektor UMKM. Melalui adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini menembus 66 juta pengguna di 44 juta merchant, rekam jejak transaksi digital mulai dimanfaatkan sebagai penilaian kredit alternatif (alternative credit scoring). Skema ini memungkinkan pelaku usaha yang sebelumnya unbankable untuk mendapatkan fasilitas pendanaan perbankan.
Menko Perekonomian menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi lanjutan seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) turut diandalkan untuk mendongkrak produktivitas serta membuka peluang pendapatan baru.
Guna memperkuat kapasitas tenaga kerja, pemerintah mengimbau UMKM yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan Program Magang Nasional. Melalui skema ini, pemerintah menanggung gaji peserta magang selama enam bulan untuk membantu efisiensi operasional usaha.
