Kemenkes kerahkan 600 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak bencana Sumatera

Kementerian Kesehatan menugaskan tenaga dari luar wilayah bencana dengan masa tugas minimal tiga bulan. Tim yang disiapkan terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, tenaga keperawatan, hingga dokter internsip.

By
Petugas polisi berjaga di dekat ambulans yang mengangkut korban tak dikenal dari banjir bandang dan longsor Sumatera. / Reuters

Pemerintah Indonesia mempercepat respons kemanusiaan atas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menyiapkan pengiriman 600 tenaga kesehatan ke daerah terdampak. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rencana itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, disampaikan dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

“Gelombang awal akan memberangkatkan 600 personel, dengan 450 di antaranya siap berangkat pekan ini. Jika berkenan, mereka bisa diangkut menggunakan pesawat Hercules dari Halim,” kata Budi kepada Presiden. Ia menjelaskan, tim yang disiapkan terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, tenaga keperawatan, hingga dokter internsip.

Penguatan layanan kesehatan ini dilakukan karena banyak tenaga medis lokal turut terdampak bencana. Untuk menjaga pelayanan bagi pengungsi, Kementerian Kesehatan menugaskan tenaga dari luar wilayah bencana dengan masa tugas minimal tiga bulan. Skema penugasan diatur bergiliran setiap dua pekan di rumah sakit, puskesmas, serta rumah sakit lapangan.

Menurut Harbuwono, relawan direkrut secara nasional dari berbagai perguruan tinggi, organisasi profesi, serta kelompok kemanusiaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tenaga medis dari TNI dan Polri juga dilibatkan dan akan dikoordinasikan dengan dinas kesehatan setempat agar penempatan sesuai kebutuhan lapangan.

Kementerian Kesehatan juga memastikan layanan rujukan mulai pulih. Dari 41 rumah sakit yang sempat tidak beroperasi akibat bencana pada 26 November, seluruhnya kini telah kembali melayani secara bertahap, dimulai dari unit gawat darurat dan ruang operasi. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.