Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat pada Kamis pagi, menandai kunjungan keempatnya ke Pulau Sumatera sejak bencana hidrometeorologi melanda kawasan utara pulau tersebut akhir November lalu. Agenda ini difokuskan pada peninjauan pemulihan darurat dan percepatan rekonstruksi infrastruktur.
Kabupaten Agam menjadi titik awal kunjungan. Di wilayah Palembayan, Presiden mendatangi SD Negeri 05 Kayu Pasak yang saat ini difungsikan sebagai lokasi pengungsian. Di tempat tersebut, Prabowo juga memantau pembangunan hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah bagi warga terdampak. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 unit huntara sebagai solusi sementara sebelum relokasi permanen dilakukan.
“Saya gembira melihat hunian sementara sudah mulai dibangun. Bisa selesai sebulan supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda. Setelah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat kualitasnya cukup bagus,” ujar Presiden Prabowo saat berbincang dengan warga di lokasi.

Posko layanan kesehatan
Selain meninjau huntara, Presiden mendatangi posko pengungsian yang menampung 271 jiwa dari 85 kepala keluarga. Ia juga mengunjungi pos layanan kesehatan, dapur umum, serta posko trauma healing, dan berinteraksi langsung dengan anak-anak penyintas bencana.
Dari Agam, Presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Padang Pariaman untuk melihat langsung progres pembangunan jembatan Bailey di Padang Mantuang, Kecamatan Kayutanam. Selanjutnya, Presiden menuju Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, untuk memantau perbaikan akses jalan yang terdampak longsor.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin, Presiden menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi dampak perubahan iklim. “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ucap Prabowo.
Data BNPB per Kamis mencatat, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menyebabkan 1.059 orang meninggal dunia, 192 orang hilang, serta berdampak pada jutaan warga di 52 kabupaten dan kota. Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk terus hadir di lapangan hingga proses pemulihan berjalan tuntas dan berkelanjutan.















