Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap Indonesia yang menolak kehadiran pangkalan militer asing, seraya menekankan konsistensi kebijakan luar negeri “bebas aktif” yang telah dianut sejak era Presiden pertama RI, Sukarno.
Dalam pernyataannya kepada jurnalis dan kalangan ahli, Prabowo mengatakan mitra internasional Indonesia selama ini telah memahami posisi tersebut.
“Kami tidak ingin bergabung dalam pakta militer mana pun. Kami juga tidak bisa menerima pangkalan militer asing. Sikap ini sudah ada sejak masa Sukarno,” ujarnya di Jakarta.
Prabowo menambahkan Indonesia tetap membuka diri bagi kerja sama damai, termasuk kunjungan kapal atau pesawat dari berbagai negara. Ia menyebut fasilitas seperti pengisian bahan bakar tetap dimungkinkan bagi negara mana pun, termasuk AS, China, maupun Rusia, selama tidak melanggar prinsip kedaulatan.
‘Tidak akan terlibat dalam perang’
Ia juga menekankan bahwa Indonesia akan terus menjaga prinsip non-blok dan menghindari keterlibatan dalam konflik bersenjata. “Kami tidak akan terlibat dalam perang apa pun,” kata Prabowo, merujuk pada meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Menurutnya, posisi netral Indonesia justru dapat membuka peluang untuk berperan sebagai mediator.
“Jika Iran bisa menerima kami dan negara-negara Teluk masih mempercayai kami, itu hal yang baik. Mungkin kami bisa menjadi penengah, walaupun efektivitasnya belum tentu,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyerukan penghentian konflik dan menawarkan diri sebagai mediator, bahkan membuka kemungkinan kunjungan ke Teheran untuk tujuan tersebut.
Ketegangan kawasan Timur Tengah meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan yang menampung aset militer AS, memicu korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan jalur penerbangan.
Teheran juga memperketat kontrol atas Selat Hormuz, jalur strategis bagi distribusi energi dunia yang telah mengakibatkan lonjakan harga global.
Di tengah situasi tersebut, Jakarta menunda rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan ke Gaza dibawah misi stabilisasi internasional dewan perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin AS.
