Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menggelar pertemuan dengan para duta besar negara-negara Teluk dan Yordania di Jakarta pada hari Senin untuk membahas meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri yang dirilis hari ini (11/3), pertemuan tersebut dihadiri oleh duta besar dari Bahrain, Arab Saudi, Oman, dan Yordania, serta perwakilan kedutaan Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Qatar.
Inisiatif dialog ini diajukan oleh Duta Besar Bahrain, yang saat ini mewakili negara pemegang Presidensi Gulf Cooperation Council (GCC).
Dalam pertemuan itu, para diplomat negara Teluk memaparkan perkembangan situasi keamanan di negara masing-masing serta pandangan mereka mengenai dinamika yang tengah berkembang di kawasan.
Mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Indonesia dan Menteri Luar Negeri yang sebelumnya telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin dan menteri luar negeri negara-negara GCC serta Yordania.
Peran aktif dan konstruktif
Menlu Indonesia menegaskan keprihatinan mendalam Jakarta terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dinilai berpotensi memperbesar ketidakpastian keamanan, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga global.
Ia mendorong seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi sebagai jalan utama menuju de-eskalasi dan stabilitas jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menegaskan kesiapannya untuk berperan secara konstruktif dalam upaya perdamaian, termasuk sebagai honest broker jika para pihak terkait sepakat untuk memfasilitasi dialog.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, hukum internasional, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Selain isu keamanan kawasan, pemerintah Indonesia turut menyoroti keselamatan warga negaranya yang berada di Timur Tengah.
Saat ini terdapat sekitar 495.000 warga negara Indonesia yang tinggal di negara-negara GCC dan Yordania. Jakarta berharap dukungan pemerintah setempat untuk memastikan perlindungan dan keamanan mereka di tengah situasi yang terus berkembang.
