Prabowo targetkan Indonesia hentikan impor BBM dalam 3 tahun, dorong kemandirian energi nasional

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia menargetkan untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam kurun dua hingga tiga tahun ke depan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika pasar global.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik milik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). 

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan optimisme pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan terhadap impor energi fosil. 

“Mungkin kita dua, tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali,” ujarnya. Target tersebut, menurut Presiden, akan ditopang oleh program elektrifikasi nasional berkapasitas 100 gigawatt yang ditargetkan rampung dalam dua tahun. 

Salah satu langkah utama dalam program ini adalah penghentian operasional 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN yang selama ini mengandalkan konsumsi solar dalam jumlah besar.

Penutupan PLTD tersebut diperkirakan mampu menghemat penggunaan solar hingga 200 ribu barel per hari. Dengan tingkat impor BBM Indonesia yang saat ini mencapai sekitar satu juta barel per hari, langkah ini dinilai dapat menekan ketergantungan impor hingga sekitar 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat adopsi kendaraan listrik serta pengembangan energi alternatif. Di antaranya termasuk pemanfaatan minyak kelapa sawit dan minyak jelantah sebagai bahan baku avtur, yang menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.

Untuk menopang transformasi tersebut, pemerintah berencana menggelontorkan investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan energi atau refinery di berbagai wilayah. 

“Kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo menegaskan arah kebijakan tersebut.

Peresmian pabrik VKTR di Magelang menjadi salah satu pijakan penting dalam strategi hilirisasi industri dan penguatan teknologi dalam negeri. 

Fasilitas ini ditargetkan mampu memproduksi hingga 10.000 unit bus listrik per tahun, sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap hingga mencapai 80 persen.

Pemerintah memandang pengoperasian pabrik tersebut sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat ekosistem otomotif nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.