BMKG: Musim kemarau diprediksi lebih awal dan panjang pada 2026

BMKG juga memperingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan selama puncak kemarau, terutama di daerah rawan api.

By
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan air, kebakaran hutan, dan dampak kekeringan. / Reuters

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi musim kemarau 2026 lebih awal dan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya, dengan puncak diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan di berbagai daerah, terutama yang menjadi sentra produksi pangan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan peralihan dari Angin Baratan (Monsun Asia) ke Angin Timuran (Monsun Australia) menandai dimulainya kemarau. “Musim kemarau akan mulai masuk April 2026 di 114 Zona Musim, mencakup pesisir utara Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, pada Rabu.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM BMKG memproyeksikan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus 2026 di sekitar 429 ZOM atau 61,4 persen wilayah Indonesia. 

Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Di sektor pertanian, petani dianjurkan menyesuaikan jadwal tanam, memilih varietas tahan kekeringan, hemat air, dan memiliki siklus panen lebih singkat. 

BMKG juga memperingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama puncak kemarau, terutama di daerah rawan api. Pemerintah daerah diminta menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menjaga kualitas udara dan kesiapsiagaan sektor kehutanan.

“Informasi prediksi ini adalah bentuk peringatan dini yang harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh pemangku kepentingan untuk meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” ungkap Faisal.

Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan air, kebakaran hutan, dan dampak kekeringan agar potensi bencana dapat diminimalkan.