Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan distribusi bahan bakar nabati biodiesel B50 telah mencapai kisaran 75 hingga 80 persen secara nasional per 31 Agustus 2026.
Penyaluran melalui jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina bahkan telah menyentuh angka 90 persen.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan capaian tersebut usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
"Untuk total distribusi antara 75 sampai 80 persen. Tapi untuk penyaluran dari SPBU Pertamina sudah mencapai 90 persen," ujar Eniya, dikutip dari Antara, Senin (31/8).
Pemerintah menargetkan penyaluran bahan bakar dengan campuran 50 persen minyak sawit tersebut mencapai 100 persen di seluruh SPBU di Indonesia pada 1 Oktober 2026.
Pelopor B50 Global dan Ketahanan Energi
Indonesia resmi mengimplementasikan mandatori B50 sejak Juli 2026 sebagai kelanjutan dari program B30, B35, dan B40 yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade.
Penerapan ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang secara wajib memberlakukan campuran 50 persen biodiesel pada bahan bakar solar secara nasional.
Langkah ini dirancang untuk menekan emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Dampak Ekonomi dan Pengurangan Emisi
Kementerian ESDM memproyeksikan implementasi program B50 mampu memangkas emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton setara karbon dioksida CO₂e sepanjang 2026.
Dari sisi makroekonomi, program hilirisasi kelapa sawit ini diperkirakan menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun pada tahun 2026.
Selain meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di dalam negeri, kebijakan mandatori B50 juga diproyeksikan mampu menopang perputaran ekonomi bagi 2,1 juta lapangan kerja.
